Sumbawa Besar, Gaung NTB
Seiring dengan jumlah kendaraan bermotor didaerah ini yang setiap tahunnya terus bertambah, seiring dengan itu pula untuk mengurai dan mengurangi tingkat kepadatan lalulintas yang berseliweran di jalan (Bullevart) Garuda Sumbawa Besar, maka Pemerintah kembali melakukan program pembenahan lanjutan bagi peningkatan sarana prasana jalan negara Garuda dimaksud, dengan melakukan pelebaran lanjutan mulai dari sambungan Kantor Perum Bulog Sumbawa hingga depan IGD RSUD Sumbawa dengan membangun kembali yang namanya jembatan plimpit disamping jembatan baja Brang Biji yang sudah ada sebelumnya, dengan rencana pembangunannya telah diusulkan oleh Satker Jalan Provinsi NTB diharapkan dapat dilaksanakan tahun 2019 mendatang.
Berkaitan dengan rencana pembangunan lanjutan pembenahan jalan Garuda tahap kedua tersebut, Pemda Sumbawa dalam tahun anggaran 2017/2018 lalu telah mengalokasikan anggaran pembebasan lahan milik warga masyakat sebanyak 121 bidang tanah melalui pembayaran ganti rugi sesuai dengan hasil perhitungan cermat yang dilakukan oleh lembaga independen (Appraisal) senilai Rp 29 Miliar lebih, sehingga sebagian besar dinyatakan rampung, kendati masih ada 4 bidang yang bermasalah tetapi Pemda Sumbawa akan terus berupaya melakukan pendekatan persuasif, dan jika sampai dengan masa tenggat waktu yang ditentukan sampai dengan akhir tahun anggaran tentu Pemda akan segera menitipkan sejumlah uang ganti rugi lahan tanah dimaksud melalui konsuinyasi ke Pengadilan dengan mengacu kepada aturan perundang – undangan yang berlaku.
Jadi sebenarnya terkait dengan pembayaran ganti rugi lahan tanah milik warga masyarakat yang terkena dampak bagi pembangunan lanjutan Jalan Garuda Sumbawa Besar itu sudah hampir rampung terang Kabag Pertanahan Setda Sumbawa Abdul Haris S.Sos didampingi Kasubag Pengadaan Tanah Surbini SE MM dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB diruang kerjanya Rabu (04/10) kemarin, sebab 97% pembayaran ganti ruginya telah dituntaskan dan diselesaikan dengan baik, karena ada 4 bidang tanah dengan pemilik lahan sebanyak 4 orang seperti tanah yang punya Hotel Samawa Transit yang hingga saat ini belum menyerahkan bukti alas hak karena menurut managemennya berada di Jakarta dan ini sedang dalam pengurusannya, sedang 2 bidang tanah lainnya juga sedang dalam proses sengketa ahli waris (Sengketa kepemilikan) yang saat ini sedang dalam proses banding, serta satu bidang tanah yang pemiliknya belum mau menerima (tidak setuju) jumlah ganti rugi tanah berdasarkan perhitungan Appraisal dimaksud.
Pembayaran sudah 97% dari nilai total anggaran ganti rugi berdasarkan perhitungan Appraisal sekitar Rp 29 Miliar lebih yang diperuntukkan bagi 121 bidang, tetapi ada beberapa bidang tanah berupa fasilitas umum milik Pemda Sumbawa dan Kementerian Perhubungan yang memang tidak dibayarkan, dan 4 bidang (3%) yang belum terbayarkan dengan nilai ganti ruginya mencapai sekitar Rp 1.087.658.000, terdiri dari satu pemilik tanah yang berhak belum setuju dengan nilai Rp 355.892.000 (tanah dan bangunan), kaitan dengan hotel Samawa Transit satu bidang tanah dengan alas hak yang belum diberikan dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 125.997.000 dan dua bidang tanah sengketa warisan dengan nilai Rp 605.768.000, papar Surbini.
