Sumbawa Besar, Gaung NTB
Disinyalir akibat tidak mengindahkan dan melaksanakan sejumlah saran dan teguran konstruktif dari beberapa item pekerjaan yang dilaksanakan dua rekanan kontraktor proyek pembangunan jembatan di Dusun Sekayu Desa Berora Kecamatan Lopok maupun proyek pembangunan jembatan Sebeok Kecamatan Orong Telu, dengan menggenjot pekerjaan yang dinilai terlambat dalam progress fisiknya hingga terjadi deviasi yang cukup siginifikan mencapai 25% – 37%, sementara masa kontrak pekerjaan akan berakhir Oktober – Nopember ini, membuat tim Pengawal, Pengaman dan Pengendali Pembangunan (TP4D) dibawah kendali koordinatornya Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri Sumbawa mengancam akan mencabut program pendampingan yang selama ini dilakukan dan bahkan bisa saja terancam dilakukan pemutusan kontrak, menyusul pelaksanaan pekerjaan fisik yang menjadi tanggung jawabnya tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
Betapa tidak, ancaman pencabutan pendampingan dan pemutusan kontrak ini bisa saja terjadi terhadap dua rekanan kontraktor yang dipercayakan menangani pembangunan kedua jembatan Sekayu dan Sebeok itu, mengingat dari hasil inspeksi dan monitoring yang dilakukan TP4D pekan kemarin kelokasi proyek pembangunan dua jembatan yang dibiayai pembangunannya menggunakan bantuan DAK tahun anggaran 2018 yakni untuk jembatan Sekayu Berora Kecamatan Lopok yang menyerap biaya pembangunannya mencapai sekitar Rp 4,3 Miliar dengan masa kontrak berakhir Nopember mendatang dan proyek pembangunan jembatan Sebeok Kecamatan Orong Telu yang menyerap biaya sekitar Rp 3,5 Miliar dengan masa waktu kontrak akan berakhir 15 Oktober mendatang, ternyata hasil progress fisik yang diperoleh dari hasil monitoring yang dilakukan TP4D Sumbawa untuk jembatan Sekayu Berora progress fisiknya telah mencapai sekitar 53% dengan deviasi sekitar 25%, sedangkan untuk jembatan Sebeok Orong Telu progress fisiknya baru mencapai 45% dengan deviasi sekitar 37%, diakibatkan ada sejumlah pekerjaan yang belum dapat dituntaskan sesuai dengan schedule pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Bagaimana sikap TP4D Sumbawa terkait dengan persoalan kedua proyek jembatan tersebut, berikut tanggapan Ketua TP4D Sumbawa Putra Riza Akhsa Ginting SH yang juga Kasi Intelejen Kejari Sumbawa dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB diruang kerjanya Selasa siang (09/10) kemarin, menyatakan guna menindaklanjuti hasil inspeksi dan monitoring yang diakukan pekan kemarin terhadap proyek pembangunan dua jembata di Sekayu dan Sebeok tersebut, maka TP4D pada Rabu besok (hari ini 10/10) akan mengadakan rapat evaluasi dengan sejumlah pihak terkait baik itu Inspektorat, Kabag APP Setda Sumbawa, Dinas PUPR Sumbawa, KPA, PPK, Konsultan Pengawas maupun rekanan kontraktor untuk dapat mengambil sikap tegas terkait dengan pendanpingan yang dilakukan oleh TP4D.
Rapat evaluasi terkait dengan persoalan kedua jembatan tersebut terang Jaksa Putra akrab ia disapa awak media, ini untuk yang ketiga kali (terakhir) mengingat progress fisik yang dihasilkan oeh kedua rekanan kontraktor jembatan dimaksud justru masih terjadi deviasi yang cukup signifikan, padahal sejumlah saran dan teguran konstruktif telah disampaikan, tetapi kenyataan hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan artinya kami menyimpulkan kalau sejumlah saran dan teguran yang disampaikan sepertinya tidak dilaksanakan dengan baik.
“Karena itu pada rapat evaluasi terakhir ini, sangat dimungkinkan bagi TP4D untuk mngeluarkan rekomendasi mencabut program pendampingan yang telah dilakukan sebelumnya, bahkan bisa saja dilakukan pemutusan kontrak pekerjaan akibat deviasi yang terlalu tinggi itu, dan jika TP4D mencabut pendampingan, bukan berarti pemantauan dan pengawasan terhenti, justru pihak Kejaksaan bisa langsung masuk, sehingga jika ditemukan adanya perbuatan unsur perbuatan melawan hukum (PMH) didalamnya, maka tentu akan segera ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan maupun penyidikannya secara intensif, tetapi bagaimana hasilnya tunggu saja hasil rapat evaluasi TP4D,” pungkas Jaksa Putra.
