Sumbawa Besar, Gaung NTB
Pemeriksaan dan pengambilan keterangan klarifikasi hari ketiga yang dilakukan tim Jaksa Penyidik Kejari Sumbawa terhadap belasan pengurus Partai Golkar Sumbawa tingkat Kabupaten maupun pengurus kecamatan (PK) dan sejumlah pihak terkait, serangkaian dengan proses lidik Puldata dan Pulbuket atas adanya indikasi SPJ fiktif bantuan dana partai Golkar Sumbawa tahun anggaran 2017 lalu yang dialokasikan Pemda Sumbawa melalui APBD senilai Rp 124 Juta lebih, kembali dilakukan secara marathon oleh tim Jaksa Penyidik Kejari Sumbawa Kamis (01/11) kemarin, dengan memanggil sekitar 5 orang pihak terkait diantaranya tiga Caleg Golkar, seorang kader dan pengurus DPD serta seorang pihak swasta.
Dari hasil pantauan Gaung NTB di Kejari Sumbawa kemarin, terlihat ada tiga orang Caleg dan seorang kader Golkar yang datang memenuhi panggilan Jaksa sejak pagi hingga siang hari yakni Sohran alias Orek Seroja sengaja datang untuk memberikan keterangan tambahan kepada jaksa Penyidik diruang Pidsus, menyusul Zulkarnaen PK Golkar Kecamatan Buer yang juga Caleg, Muslim S.Sos M.Sos pengurus Golkar Sumbawa yang juga caleg potensial Golkar serta A Kadir pengurus DPD Golkar Sumbawa, dimana mereka telah memberikan keterangan klarifikasi secara kooperatif sesuai dengan apa yang diketahui dan menjadi tupoksi dan tanggung jawabnya masing-masing sekitar satu jam diruang tertutup dan terpisah.
A Kadir sendiri usai diperiksa dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB membenarkan kalau dirinya telah memberikan keterangan klarifikasi kepada Jaksa penyidik seputar kegiatan yang dilakukan partai Golkar, tetapi ketika melihat SPJ 2017 itu terus terang dirinya sangat kaget, karena apa yang tercantum didalam SPJ dimaksud tidak pernah ada dan bahkan dirinya mengaku tidak pernah menerima yang namanya uang sebagaimana disebutkan, dan bahkan ada tandatangannya yang diduga dipalsukan, karena itu kemungkinan dirinya akan mengambil sikap dan langkah hukum melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan persoalan dimaksud, tukasnya.
Sementara itu PK Golkar Buer Zulkarnaen didampingi koleganya PK Golkar Alas Barat Jaelani justru sebaliknya sangat menyayangkan kepada oknum yang menamakan dirinya sebagai kader Golkar yang dengan serta merta terlalu cepat melaporkan masalah yang terjadi kepada aparat penegak hukum tanpa memperhatikan prosedur dan aturan partai, karena seyogyanya jika ada masalah didalam internal seharusnya terlebih dahulu dibicarakan dan dimusyawarahkan secara baik, apalagi masalah ini sudah kental dengan nuansa politisnya ingin menjatuhkan kepemimpinan partai Golkar Sumbawa yang dipimpin ketua Jeck Morsa, padahal sepengetahuannya selama ini justru Jeck Morsa dinilai telah berjasa untuk menyelamatkan partai Golkar yang sebelumnya terjadi pertentangan diantara dua kubu.
Karena itu kepada kader Golkar yang merasa tidak puas harus bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap tercorengnya kredibilitas partai Golkar secara menyeluruh didaerah ini, mengingat akibat dari masalah ini justru hampir seluruh caleg Golkar menjadi resah dan gelisah dan bahkan dikhawatirkan akan sangat mempengaruhi konsekuen yang selama ini telah digalang secara susah payah, ingat mecari simpati dan suara rakyat itu tidak mudah, karena itu dalam waktu dekat ini kami caleg Golkar akan menggugat hal ini, dan meminta kepada petinggi partai Golkar NTB untuk menuntaskan persoalan internal yang terjadi, serta meminta agar kader Golkar yang merusak citra partai Golkar dicopot dan dipecat saja, tukas Jaelani dan Zulkarnaen berang.
Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH dalam keterangan Persnya kepada para wartawan diruang kerjanya Kamis siang (01/11) kemarin membenarkan kalau jadual pemeriksaan sejumlah pihak terkait hari ini dilakukan terhadap lima orang, tapi yang datang memenuhi panggilan jaksa ada tiga kader Golkar, satu berhalangan hadir dan satunya lagi seorang operator SPBU, termasuk bendahara partai Golkar Sumbawa Zohran telah memberikan keterangan tambahannya secara kooperatif, sedangkan bagi sejumlah pihak terkait yang belum sempat diperiksa akan dilakukan pemeriksaan dan pengambilan keterangan klarifikasi pada jadual berikutnya bersama pejabat dari BakesbangPoldagri yang juga dipanggil pekan mendatang, ujarnya.
