Sumbawa Besar, Gaung NTB
Kendati penajaman penyidikan atas kasus dugaan tindak pidana penyimpangan dalam proyek pembangunan talud pengaman pantai di Dusun Patedong Desa Sebotok Pulau Moyo Kecamatan Labuan Badas yang dibiayai pembangunannya menggunakan pagu dana APBD tahun anggaran 2016 lalu senilai Rp 200 Juta telah tuntas dilakukan oleh tim Jaksa Penyidik Kejari Sumbawa dan bahkan pemeriksaan dan pengambilan keterangan klarifikasi oleh tim BPKP Republik Indonesia Perwakilan NTB dipimpin ketua tim Adi Sucipto dkk terhadap sejumlah pihak terkait juga telah tuntas dilakukan pekan kemarin, namun untuk menetapkan siapa saja tersangka yang dinilai bertanggung jawab dalam kasus Patedong itu tentu harus menunggu hasil perhitungan riel atas kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut dari BPKP.
Sebagaimana dikemukakan Kajari Sumbawa Iwan Setiawan SH M.Hum dalam keterangan Persnya kepada sejumlah wartawan media massa cetak dan on-line diruang kerjanya Kamis siang (01/11) kemarin, membenarkan kalau dalam kasus Patedong itu kini tinggal dilakukan penetapan tersangkanya saja, tapi untuk menentukan siapa saja tersangka yang dinilai bertanggung jawab dalam kasus tersebut tentu masih harus menunggu hasil perhitungan jumlah kerugian negara yang dihitung dengan cermat oleh tim BPKP yang baru saja beberapa hari lalu telah menyelesaikan tugas pemeriksaan dan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait, tukasnya.
Untuk diketahui bersama terang Kajari Iwan Setiawan, sebuah kasus itu ditingkatkan ketahap penyidikan tentu telah diawali dengan proses penyelidikan melalui kegiatan Puldata dan Pulbuket yang dilakukan oleh tim Jaksa Penyidik, dan untuk selanjutnya ditingkatkan ketahap penyidikan tentu berdasarkan adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didalamnya disertai dengan dua alat bukti yang cukup untuk nanti dapat ditingkatkan ketahap penuntutan selanjutnya, karena itu jumlah kerugian negara hasil perhitungan dari BPKP itu adalah satu bagian untuk mendukung langkah dan tahapan selanjutnya, karena itu kita tunggu saja hasil BPKP bagi penetapan tersangka kasus Patedong.
“Yang jelas untuk menentukan siapa saja tersangka dalam kasus Patedong itu, tentu jaksa tak akan gegabah, perlu telaah dan kajian hukum secara mendalam dan konprehensif dengan memperhatikan unsur PMH, dua alat bukti dan saksi yang cukup serta adanya kerugian negara yang ditimbulkan, untuk kemudian setelah hasil perhitungan resmi atas kerugian negara diperoleh dari BPKP nantinya, tentu tim Jaksa Penyidik akan terlebih dahulu melakukan kegiatan ekspose secara internal, untuk dapat mengetahui dengan jelas apakah kasus (perkara) tersebut sudah lengkap ataukah layak untuk menetapkan siapa saja tersangka yang bertanggung jawab sesuai dengan kualitas perbuatannya masing-masing sesuai tupoksi dan tanggungjawabnya untuk kemudian ditingkatkan ketahap penuntutan atau bisa saja masih ada hal yang perlu dilengkapi dan dibenahi dengan baik, sehingga ketika perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor sudah dalam keadaan ready,” pungkas Kajari Iwan Setiawan.
