Sumbawa Besar, Gaung NTB
Selama masa waktu 2 Tahun 10 bulan bertugas dan memangku jabatan sebagai Kajari Sumbawa ungkap Kajari Paryono SH dalam perbincangannya dengan Gaung NTB diruang kerjanya Senin siang (15/10) kemarin, tentu banyak dan hal dan kenangan yang tak terlupakan terutama keramah tamahan warga masyarakatnya baik itu di Kabupaten Sumbawa maupun KSB, bahkan kesadaran hukum masyarakat didaerah ini secara umum dinilai cukup tinggi.
Hal ini dicapai kata Kajari Paryono yang Kamis (18/10) depan dilantik dan mendapat promosi sebagai Asisten Pembinaan (Asbin) di Kejati NTB dan akan melakukan serahterima jabatan dengan Kajari Sumbawa yang baru Iwan Setiawan SH MH yang sebelumnya menjabat sebagai koordinator pada Kejati Bangka Belitung (Babel), tentu tidak bisa terlepas dari adanya kerjasama Pemda Sumbawa dan Instansi terkait lainnya dengan aparat penegak hukum yang terus berupaya memberikan penyuluhan dan pemahaman hukum kepada segenap lapisan warga masyarakat di tana Samawa tercinta ini, tukasnya.
Menurut Kajari Paryono, memang Kejari Sumbawa telah berupaya secara maksimal baik secara internal kedalam maupun bekerjasama dengan sejumlah Instansi terkait lainnya terus melalukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sekolah-sekolah, sehingga secara garis besar boleh dibilang tingkat kesadaran “Melek atau taat Hukum” masyarakatnya dinilai cukup tinggi, kendati disadari masih ada wilayah terpencil yang belum dapat dijangkau tetapi akan terus berupaya memberikan penyuluhan dan pemahaman tentang hukum itu sendiri melalui program Kadarkum, Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah, konsultasi dan pendampingan hukum yang dilakukan Bidang Perdata dan tata Usaha Negara (DATUN) maupun peran penting TP4D dalam turut serta mengawal proses pembangunan didaerah ini.
“Oleh karena itu secara pribadi – keluarga dan jajaran Adhyaksa menyampaikan permohonan maaf jika selama dirinya bertugas di daerah ini ada hal-hal yang masih dirasakan kurang, namun pihaknya yakin dengan kepemimpinan yang baru nantinya aka dapat melanjutkan sejumlah program kerjasama yang telah dibina selama ini, sebab yang namanya Jaksa itu tetap satu sehingga dalam hal penanganan perkara baik itu Pidsus maupun Pidum akan tetapi berjalan sesuai dengan aturan dan koridor hukum yang berlaku artinya walau pimpinan berganti tetapi program dan kinerja harus tetap berjalan dengan baik,” pungkas Kajari Paryono.
