Sumbawa Besar, Gaung NTB
Kendati proses penajaman penyidikan atas kasus proyek talud pengaman pantai di Dusun Patedong Desa Sebotok Pulau Moyo Kecamatan Labuan Badas Sumbawa yang dibiayai pembangunannya menggunakan serapan pagu dana APBB tahun 2016 lalu senilai Rp 200 Juta yang digelontorkan melalui Bidang Pengembangan Sumber Daya Air (PSDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbawa telah rampung dan bahkan tinggal dilakukan penetapan siapa saja tersangka yang dinilai bertanggung jawab dalam kasus tersebut dengan menunggu hasil perhitungan cermat atas kerugian negara dari tim BPKP-RI Perwakilan NTB, namun tim Jaksa Penyidik Kejari Sumbawa memandang perlu melakukan pemeriksaan tambahan terhadap seorang saksi yang dinilai memiliki urgensi dengan proses awal dari proyek Patedong tersebut, dengan melakukan pemeriksaan intensif terhadap Buwana Bayu Aji ST Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) awal dari proyek tersebut Jum’at (02/11) kemarin.
Informasi yang berhasil diserap Gaung NTB menyebutkan, sebenarnya pemeriksaan dan pengambilan keterangan intensif terhadap PPK awal proyek talud pengaman pantai Dusun Patedong tersebut oleh tim Jaksa Penyidik dijadualkan pekan lalu, akan tetapi yang bersangkutan berhalangan hadir karena sedang melaksanakan tugas dinas keluar daerah sehingga pemeriksaan terhadap PPK Bayu ini baru dapat dilakukan Jum’at kemarin yang langsung diperiksa intensif oleh Jaksa Rahajeng Dinar Hanggarjani SH MH diruang tertutup Pidsus Kejari Sumbawa sekitar hampir dua jam penuh dengan menjawab sejumlah pertanyaan jaksa secara kooperatif sesuai dengan apa yang diketahui dan menjadi tupoksi serta tanggung jawabnya terkait proyek Patedong tersebut.
Bayu sendiri mengungkapkan kalau dirinya ketika bertugas pada Dinas PUPR Sumbawa itu dipercayakan dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas proyek talud pengaman pantai Dusun Patedong itu terhitung sejak bulan April – September 2017 pada saat proses awal dilakukan, dan untuk selanjutnya bagaimana kegiatan pelaksanaan dan hasil fisik akhir dari proyek tersebut dirinya sama sekali tidak mengetahui dengan jelas, sebab ketika itu dirinya dimutasi ke Dinas Lingkungan Hidup dengan jabatan PPK dilepas dan diganti oleh Iwan Kurniawan, tukasnya.
Kasi Pidsus Kejari Sumbawa Jaksa Anak Agung Raka Putra Dharmana SH ketika dikonfirmasi Gaung NTB diruang kerjanya seputar pemeriksaan tambahan terhadap PPK pertama dari proyek Patedong tersebut, membenarkan kalau PPK awal dari proyek Patedong itu telah dilakukan pemeriksaan intensif kemarin, tiada lain untuk dapat mengetahui dengan jelas sejauhmana proses awal dari proyek tersebut, dimana saksi Bayu telah memberikan keterangannya secara kooperatif sesuai dengan yang diketahui dan menjadi tupoksi dan tanggung jawabnya ketika itu hanya beberapa bulan menjabat sebagai PPK, karena yang bersangkutan dimutasi ke Dinas Lingkungan Hidup, tukasnya.
“Menyangkut soal tindak lanjut dari kasus Patedong itu, tim Jaksa Penyidik masih menunggu hasil perhitungan cermat dari Tim BPKP-RI Perwakilan NTB atas jumlah riel kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut, dan tinggal dilakukan penetapan siapa saja tersangkanya yang tentu nantinya akan diawali dengan kegiatan ekspose secara internal, tunggu saja hasil BPKP kami akan segera menentukan sikap,” pungkas Jaksa Raka akrab Kasi Pidsus ini disapa awak media.(Gad)
