Sumbawa Besar, Gaung NTB
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) RI menggelar Sosialisasi Capaian Pengelolaan Sektor ESDM yang berlangsung di Aula H. Madilaoe ADT Lantai 3 Kantor Bupati Sumbawa, Jum’at (30/11).
Hadir pada kegiatan itu Sekjen Dewan Energi Nasional KESDM, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, jajaran Dewan Energi Nasional, Pimpinan OPD terkait, Akademisi, Pengusaha SPBU.
Sekjen Dewan Energi Nasional Kementerian ESDM RI, Saleh Abdul Rahman, ketika membuka acara secara resmi menyampaikan bahwa energi memiliki peran yang strategis dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Kementerian ESDM sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan energi telah melakukan program-program KESDM. Tujuan digelarnya sosialisasi dalam rangka menyampaikan program strategis dan capaian sektor ESDM dan berkomunikasi kepada Pemerintah Daerah, masyarakat, stakeholder terkait, akademisi, sebagai upaya untuk mengupdate perkembangan di sektor energi, dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat akan pemenuhan kebutuhan energi secara nasional.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Drs H Rasyidi dalam sambutannya menyampaikan bahwa sampai Bulan Oktober 2018, rasio elektrifikasi PLN di Sumbawa sebesar 97,72 persen, sedangkan rasio elektrifikasi Sumbawa sebesar 100,91 persen.
Adapun desa yang belum dialiri listrik PLN antara lain Desa Tangkan Pulit, Desa Tepal, Desa Baodesa dan Desa Baturotok. Desa yang sudah diproyeksikan untuk dijangkau layanan PLN adalah desa Punik-Batudulang, Desa Kuang Amosempe, dan Desa Kuang Jeringo-Lenangguar, Desa Mungkin dan Kecamatan Orong Telu. “Berdasarkan statistik PLN tahun 2016, produksi listrik area Sumbawa sebesar 237.701 mwh. Sektor Bima 263.260 mwh. Sementara sektor Lombok sebesar 1.296.326 mwh. Data ini menunjukkan betapa timpangnya produksi listrik 2 pulau. Area Sumbawa dan Bima digabungkan masih belum mencapai setengahnya produksi sektor Lombok.
“agar Sumbawa maju, setidaknya produksi listriknya harusnya sama dengan produksi Lombok. Demikian pula, PLTS Labangka yang sudah dibangun tahun 2012 masih belum direvitalisasi,” ungkap Sekda.
Disampaikan pula, pada sektor ESDM, IUP per Juni 2018, IUP batuan 34 IUP dengan luas 174,80 Ha. IUP logam 6 IUP dengan luas 40.314,5 Ha. Pemerintah kabupaten sudah tidak memiliki kewenangan, namun memiliki wilayah dan masyarakat, dan isu besar dalam sektor ESDM adalah isu pemberdayaan masyarakat, lingkungan, ketenagakerjaan dan bagi hasil daerah, yang diharapkan dapat diformulasikan dengan baik dan masuk dalam rencana besar pemerintah dalam sektor ESDM.
Informasi yang disampaikan oleh narasumber antara lain yaitu Kepala Bagian Humas dan Persidangan Setjen Dewan Energi Nasional ESDM RI memaparkan tentang peran ESDM dalam pembangunan Nasional pada sub sektor mineral dan batubara.
Kepala Biro Umum Setjen DEN, Sugeng Mujianto menyampaikan tentang peningkatan rasio pemanfaatan EBT. Pada pemaparan lain, Kepala Biro Fasilitasi Kebijakan Energi dan persidangan Setjen DEN menyampaikan tentang kontribusi minyak dan gas dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Sedangkan Kepala Dinas ESDM Prov. NTB menyampaikan tentang kondisi keenergian Prov. NTB.
