Sumbawa Besar, Gaung NTB
Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan salah satu Instansi Vertikal yang dinilai telah mampu memberikan kontribusi nyata bagi menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Biaya Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa dalam setahun mencapai jumlah Miliaran Rupiah, ungkap Kepala BPN Kantor Pertanahan (Kantah) Sumbawa Drs Ketut Diptasari MH dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB diruang kerjanya Jum’at (30/11) kemarin.
Dari hasil evaluasi sementara dalam kurun waktu selama 10 bulan terakhir (Januari – Oktober 2018) terang Dipta akrab pejabat senior BPN Provinsi NTB ini disapa, tercatat kontribusi BPN bagi BPHTB mencapai sekitar Rp 2.06.702.734 (Rp 2 Miliar Lebih) yang dihasilkan dari perolehan tanah (transaksi) yang dihitung NJOP diatas Rp 60 Juta itu dikenai BPHTB sebesar 5% dari 432 bidang tanah, dengan jumlah peralihan sebanyak 1.405 bidang atau ada yang tidak kena pajak sebanyak 973 bidang, dengan kegiatan pemungutan kontribusi BPN tersebut dilakukan langsung oleh Bapenda Sumbawa yang langsung dimasukkan kedalam kas daerah guna menunjang PAD daerah ini, tukasnya.
Menurut Dipta, dengan sisa waktu dua bulan terakhir ini (Nopember dan Desember 2018) BPN Kantah Sumbawa sangat optimis jumlah kontribusi BPHTB dimaksud akan semakin bertambah jumlahnya, mengingat masih ada bidang tanah yang sedang dalam proses penyelesaian administrasinya, kendati menurut catatan Bapenda Sumbawa realisasi BPHTB hingga menjelang akhir Nopember ini telah mencapai angka yang cukup signifikan sekitar Rp 2,7 Miliar lebih, dan tentu hal ini akan disinkronisasikan setelah seluruh datanya lengkap, ujarnya.
Ketika ditanya Gaung NTB terkait dengan imbal balik dari kontribusi BPHTB yang dihasilkan BPN tersebut, Dipta lebih jauh menyatakan kalau BPN telah berkomitmen tinggi untuk terus berupaya memberikan kontribusi bagi menunjang PAD didaerah ini melalui peningkatan realisasi BPHTB dimaksud setiap tahunnya, namun tentu kami juga berharap adanya perhatian Pemda Sumbawa untuk dapat membantu kesulitan yang dihadapi BPN Kantah Sumbawa dalam kinerja lapangan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sangat dibutuhkan adanya kendaraan operasional yang memadai khususnya kendaraan yang dapat mengarungi daerah terisolir dan terjal, seperti misalnya ke wilayah Batulanteh Sumbawa sudah ada surat masuk dari warga masyarakat setempat yang meminta agar program sertifikat gratis dapat dilaksanakan diwilayah setempat, dan tentu usulan masyarakat ini akan menjadi pertimbangan BPN kedepan, mengingat wilayah topografi dan medan untuk menuju ke Desa terisolir di Kecamatan Batulanteh tersebut dinilai cukup suit sehingga membutuhkan kendaraan operasional, tenaga dan waktu ektra, tukasnya.
