Sumbawa Besar, Gaung NTB
Saat ini tercatat ada sebanyak 602 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 100 lembaga yang masih membutuhkan perhatian. Sebab diantaranya ada yang belum memiliki gedung sendiri, sampai minimnya fasilitas seperti ruang kelas baru dan Alat Permainan Edukatif (APE) luar. “PAUD yang butuh perhatian dari pemerintah ini sekitar 100 lembaga. Masalah ini menjadi PR kita untuk coba kita tuntaskan tahun 2019,” kata Kasi Kelembagaan, Sarana dan Prasana PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, Sulaiman, SPd.
Pada tahun 2017 lalu ujar Eman, sapaan akrabnya, Dinas Dikbud mengusulkan 60 lembaga untuk mendapatkan bantuan Ruang Kelas Baru (RKB) ke pusat. Namun, hanya lima lembaga yang terealisasi.
Untungnya di penghujung tahun 2018 kemarin, ada penambahan tujuh lembaga PAUD. Empat diantaranya mendapat bantuan rehab, dan tiga lainnya mendapat bantuan APE. “Dananya sudah masuk ke rekening masing-masing lembaga. Insya Allah, pengerjaannya dilakukan awal tahun 2019 ini juta,” terangnya.
Di samping itu, Dikbud juga telah mengusulkan 30 lembaga untuk mendapatkan bantuan APE luar melalui APBD II tahun 2017 lalu. Dari jumlah tersebut, yang terealisasi hanya delapan lembaga. Bantuan itu berupa perangkat pembelajaran IT.
Jika dilihat dari jumlah usulan dalam dua tahun terakhir, masih banyak lembaga yang membutuhkan bantuan, tapi belum dapat diintervensi pemerintah.
Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa kebutuhan sarana dan prasarana PAUD oleh Dikbud, semua lembaga membutuhkan bantuan. Namun yang prioritas, sekitar 100-an lembaga. Termasuk lembaga yang masih numpang di fasilitas milik desa.
Di samping itu, honor guru PAUD baik formal maupun non formal masih memperihatinkan. Khusus guru PAUD yang terakomodasi melaui Dana Desa (DD), mereka menerima insentif dengan jumlah bervariasi. Mulai dari kisaran Rp 350.000/bulan hingga Rp 500.000/bulan. Kalau yang beruntung, bisa sampai Rp 750 per bulan. Tapi kemungkinan hanya ada satu atau dua orang saja.
Lalu bagaimana dengan guru PAUD di wilayah kelurahan? Karena Kelurahan tidak memiliki dana desa, insentif guru PAUDnya disiasati melalui APBN. Mereka kadang dapat, kadang juga tidak.
Sama halnya dengan guru honor pada PAUD Paud formal. Jumlah insentifnya dari pusat hanya Rp 2,4 juta/tahun. Jika dibagi 12 bulan, maka hanya dapat sekitar Rp 200.000/bulan. Itu belum dipotong pajak, dan kenyataan honor ini hanya diterima sekali setahun.
