Sumbawa Besar, Gaung NTB
Menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral atau tidak boleh berpolitik. Apabila hal itu terjadi maka bersiaplah menerima sanksi. Seperti yang terjadi pada Camat dan staf di Kabupaten Sumbawa. Mereka di mutasi ke daerah yang jauh dari keluarga dan sulit dijangkau karena faktor keteledoran. Disampaikan Bupati Sumbawa H M Husni Djibril BSc kepada Gaung NTB, Kamis (3/1).
“Tidak ada sanksi yang di patok menurut hasil penyelidikan BAWASLU maupun GAKUMDU, namun saya sudah lakukan sanksi dengan mutasi kedua ASN tersebut, sebelum Bawaslu mengambil tindakan, saya sudah mutasi kedua camatnya” katanya.
Bupati mengungkapkan perbuatan kedua ASN ini belum melanggar Undang-Undang Pemilu sehingga tidak ada sanksi hukum namun perbuatan mereka menyimpang sebagai seorang ASN.
“Saya lebih dulu berikan sanksi, begitu melihat di medsos saya langsung panggil dan mutasi keduanya, ini murni karena keteledoran mereka berkampanye (berbicara politi) diranah publik” ungkap Bupati.
Dijelaskan, mutasi ini termasuk sanksi yang cukup berat karena keduanya harus jauh dari keluarga. “Dari tempat enak ke tempat jauh, dari kecamatan tertentu yang tadinya enak dijangkau dimutasi ke kecamatan sulit, saya sudah panggil dan resmi mutasi mereka” Jelasnya.
Diakui, bahwa kinerja camat dan staf yang dimutasi karena politik ini bagus namun mereka tidak bisa menjaga lisannya.
H Husni berpesan agar para ASN, berhati-hati dalam berucap, sekaligus menghimbau agar ASN sadar diri untuk tidak berpolitik, apalagi menyentil calon sedikit saja diranah publik itu tidak boleh.
“Jangan bangga dan senang didepan rakyat berbicara tentang politik, mengatai calon apalagi menjelekan calon karena itu melanggar aturan” imbau Bupati Sumbawa.
