Sumbawa Besar, Gaung NTB
Dari hasil pemantauan, serapan informasi yang diperoleh dan investigasi yang dilakukan atas sejumlah proyek pembangunan fisik yang dilaksanakan sepanjang tahun 2018 lalu di Kabupaten Sumbawa, maka dengan melihat hasil akhir progress fisik pekerjaan atas sejumlah proyek pembangunan dimaksud tentu cukup banyak hal yang perlu mendapatkan perhatian bersama kedepan bagi pembenahannya, terutama menyangkut soal mutu dan kualitas proyek yang dihasilkan maupun menyangkut soal pengawasan yang perlu lebih ditingkatkan, termasuk reward dan funishment bari PPK, Konsultan Pengawas maupun rekanan kontraktor haruslah diberikan sebagai bentuk atensi dan apresiasi dari Pemerintah, ungkap Hamzah Ketua LSM Gerakan Masyarakat Untuk Reformasi (Gempur) Sumbawa dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB kemarin.
Mengapa soal pengawasan proyek ini harus lebih ditingkatkan dalam program pembangunan tahun 2019 mendatang terang Hamzah Gempur akrab aktivis LSM peduli reformasi dan pembangunan daerah ini disapa, karena tanpa pengawasan yang ketat dilakukan oleh orang yang kredibel ahli dibidangnya, maka dipastikan pekerjaan proyek yang dihasilkan tentu tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, karena itu pihaknya menyambut positif pola kerjasama (MoU) yang dilakukan oleh Pemda Sumbawa (Bupati Sumbawa) denga pihak Kejaksaan (Kajari Sumbawa) terkait dengan program pendampingan atas sejumlah proyek pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2019, terutama menyangkut soal pengawasan tentu harus dilakukan mulai dari proses perencanaan, proses lelang tender hingga pelaksanaannya.
Paling tidak kata Hamzah Gempur, dengan keberadaan, tupoksi dan wewenang yang dimiliki oleh Tim Pengawal Pengaman dan Pengendali Pembangunan Daerah (TP4D) dibawah koordinator Kejaksaan itu diharapkan dapat lebih berperan dalam program pendampingannya, khususnya pengawasan dalam proses lelang tender yang dinilai riskan terjadi “Main Mata” untuk meloloskan rekanan kontraktor tertentu, karena itu pengawasan harus dilakukan secara intensif, agar penyimpangan yang terjadi dapat diminimalisir sejak awal, begitu pula saat pelaksanaan fisik dilapangan hendaknya PPK dan Konsultan Pengawas yang ditunjuk benar-benar bekerja secara profesional dan proporsional, agar apa yang menjadi harapan Pemerintah dan Masyarakat untuk mewujudkan sejumlah proyek pembangunan yang telah diprogramkan dapat terwujud dengan baik, tukasnya.
Bagi rekanan kontraktor yang “nakal” dengan hasil pekerjaan yang dilaksanakan tahun sebelumnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, hendaknya tidak segan-segan untuk dilakukan “Black List” dan bahkan pihaknya sangat mendukung aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) yang telah menyatakan tekad dan komitmennya untuk memberantas yang namanya korupsi di tana Samawa tercinta ini, dengan mengusut tuntas penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan daerah, dan kami juga meminta kepada Pemprov NTB dan Pemda Sumbawa agar program proyek pembangunan yang dilaksanakan didaerah ini agar diumumkan secara transparan kepada masyarakat, agar dapat diketahui dengan jelas keberadaannya, jangan sampai ada proyek “siluman” yang masuk dan baru diketahui ada ketika pada akhir pekerjaan ada masalah, karena itu pengawasan bersama segenap lapisan masyarakat sangat dibutuhkan, sehingga proyek pembangunan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 2019 benar-benar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, pungkas Hamzah Gempur.
