Sumbawa Barat, Gaung NTB
Belum lama ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi NTB, telah merilis laporan hasil pemeriksaan semua kabupaten yang ada di NTB, termasuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), di dalamnya.
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tahun anggaran 2018, dengan nomor 151/LHP/XIX.MTR/12/2018 tertanggal 10 December 2018.
Adapun hasil pemeriksaan BPKP yaitu keterlambatan penyelesaian empat paket pekerjaan pada Dinas PUPR belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp 233,131,330,38.
Ada juga pelaksanaan belanja modal pembangkit listrik penerangan jalan umum pada Dinas Lingkungan Hidup, yang tidak sesuai ketentuan. Terakhir kekurangan volume pada 22 paket pekerjaan di 8 OPD senilai Rp 323.304.830.87.
Ditemui di ruang kerjanya, Inspektur Inspektorat Daerah (Itda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Ir. H Ady Mauluddin, MSi menyebutkan, semua hasil pemeriksaan BPKP sudah ditindak lanjuti dan sudah diberikan surat teguran. “Apabila nanti setelah 60 hari surat teguran diberikan dinas bersangkutan tidak menyelesaikan, maka di bawa ke sidang Majelis Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (MTPTGR),” kata H Ady Mauludin.
Majelis Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (MTPTGR) yang di dalamnya ada Sekretaris Daerah, Inspektur, BKD dan Dinas Terkait. “Jika sudah masuk majelis penyelesaian tuntutan ganti rugi, maka diberikan waktu sampai 40 hari dan harus di tuntaskan,” terangnya.
Lewat dari batas yang ditentukan, maka berkasnya akan diberikan ke aparat penegak hukum.
Karena itu, ia berharap kepada OPD di KSB, agar lebih jeli dan selektif dalam pengelolaan Keuangan daerah. “OPD harus lebih hati-hati mengunakan Keuangan daerah karna sebelumnya Bupati, Kejaksaan dan Kepolisian sudah melakukan perjanjian kerja sama,” tuturnya.
Untuk diketahui, sudah 94% yang ditidak lanjuti temuan BPK, sisanya Rp 400 juta dari angka Rp 7 Milyar dan pada rapat evaluasi terakhir di BPKP posisi Sumbawa Barat, tinggal 94,36%.
