Sumbawa Barat, Gaung NTB
Tiga komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), memaparkan beberapa materi terkait kesiapan menjelang pelaksanaan pemilu tanggal 17 April mendatang.
Pemaparan ini disampaikan pada rapat koordinasi dan evaluasi hasil pengawasan kampanye Pemilu 2019, Sabtu (09/02), di Hotel Grand Royal Taliwang, yang juga melibatkan anggota Panwaslucam, unsur kepolisian dan sejumlah unsur lainnya.
Menurut Ketua Bawaslu setempat, Karyadi SE, rakor ini dilaksanakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilu. Serta melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan prosedur guna menghindari adanya pro kontra dari kontestasi Pemilu.
Dengan demikian diharapkan kepada seluruh Panwaslucam melakukan pengawasan secara maksimal. Selain laksanakan pengawasan di lapangan, juga selalu melakukan pengawasan di Medsos terhadap kontestan pemilu maupun ASN.
Anggota Bawaslu, Gufron, S.Pd menambahkan, bahwa dasar hukum pelaksanaan pengawasan yaitu UU nomor 07 tahun 2017, Perbawaslu 7, 8 dan 21 tahun 2018.
Terkait pelaksanaan tugas pengawasan dan melakukan penindakan kampanye tanpa STTP, harus dilakukan koordinasi dengan Bawaslu maupun Polres Sumbawa Barat. “Segera tindak apabila ada ASN yang melakukan politik praktis, termasuk Caleg yang tidak taat terhadap aturan,” kata Gufron.
Sementara itu, anggota Bawaslu lainnya, Khaeruddin ST, mengingatkan kepada pihak terkait untuk tetap menjalin sinergitas yang maksimal dengan pihak kepolisian, apabila ada pelaksanaan kampanye yang tidak di lengkapi STTP ataupun di luar prosedur.
Hasil evaluasi bahwa sumber dugaan pelanggaran pemilu berasal dari temuan dan laporan. “Tata cara penanganan pelanggaran Pemilu harus melalui skema penerimaan temuan/laporan, registrasi dan batas waktu penanganan paling lama 14 hari. Menyangkut dengan penanganan pelanggaran Pemilu harus ada laporan, saksi dan barang bukti,” ujarnya.
