Sumbawa Besar, Gaung NTB
Inspektur Inspektorat Kabupaten (Itkab) Sumbawa Drs H Baharuddin M.Si dalam perbincangannya dengan Gaung NTB diruang kerjanya Rabu siang (13/02) kemarin, menyatakan kalau tim Auditor Itkab Sumbawa saat ini sedang turun action lapangan untuk melaksanakan tugas pengawasan sekaligus pemeriksaan intensif terhadap penggunaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) ataupun Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan 157 Desa yang ada di Kabupaten Sumbawa.
Dijelaskan, sebagai pejabat baru yang ditugaskan di Inspektorat khususnya menangani soal pengawasan, maka tentu sejumlah program yang telah dilaksanakan oleh pejabat sebelumnya akan terus ditindaklanjuti dan diupayakan peningkatannya, tentu sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki sebagai lembaga pengawasan, dengan melaksanakan berbagai kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dengan meningkatkan mutu dan kualitas pengawasan, baik itu pemeriksaan rutin (reguler) maupun pemeriksaan khusus (Riksus) yang berkaitan dengan cukup banyak laporan dan pengaduan yang disampaikan masyarakat terutama berkaitan dengan penggunaan dan pemaafaatan ADD/DD maupun kegiatan dari Bumdes itu sendiri, karena itu sejak Januari lalu hingga saat ini Itkab Sumbawa telah menurunkan delapan tim pemeriksa (Auditor) untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Desa, tentu dengan menggunakan sistem skala prioritas, terutama bagi Desa-Desa yang bermasalah.
Apalagi mulai tahun anggaran 2019 ini jelas Bahar akrab ia disapa, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus bagi 8 Kelurahan didaerah ini dengan nilai anggaran yang digelontorkan setiap Kelurahan antara Rp 600 Juta – Rp 700 Juta, termasuk alokasi sejumlah bantuan dana ADD yang diperuntukkan bagi Desa, dimana dari hasil evaluasi dan pantauan yang dilakukan terhadap penggunaan dan pemanfaatan bantuan dana Desa tahun sebelumnya, maka diminta kepada seluruh Kades dan Lurah se Kabupaten Sumbawa beserta seluruh jajarannya, yakni yang pertama harus dilakukan pada saat ada suatu kegiatan maka harus didahului dengan perencanaan yang matang, artinya jangan bekerja dulu sebelum ada gambar ataupun rencana, dan biasanya kebanyakan Kades itu kurang memperhatikan hal tersebut.
Saran saya kata Inspektur Bahar, jangan lupa kalau jabatan Kepala Desa itu adalah salah satu jabatan politis, sehingga anggaplah ketika ada masukan, kritikan dan sorotan tajam dari mereka yang bersaing sebelumnya sebagai sebuah masukan untuk dapat melakukan perbaikan dan pembenahan kearah yang lebih baik, karena itu Kades hendaknya bekerja sesuai dengan aturan dan perencanaan yang telah ditetapkan, serta yang terpenting jangan melanggar tetapi bekerjalah secara ikhlas dengan menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya.
“Karenanya pengawasan dari berbagai elemen masyarakat sangat dibutuhkan terutama informasi dari jajaran Pers, sebab dukungan dan keikutsertaan masyarakat dalam pengawasan penting dilakukan, agar apa yang menjadi program pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, dan sekali lagi kami minta agar Kades bekerja diatas rel aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Inspektur Bahar.
