Sumbawa Besar, Gaung NTB
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa memberikan pemahaman kepada Kepala Desa dan Lurah untuk bersifat netral dan menjaga integritas tidak mendukung salah satu Caleg maupun Paslon tertentu. Hal ini agar Pemilu 2019 dapat berjalan lancar tanpa adanya kasus yang menjerat Oknum kades seperti di beberapa daerah lain.
Hal ini disampaikan dalam Sosialisasi Peraturan Bawaslu tahun 2019 bersama Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Sumbawa, di Aula Hotel Tambora, Selasa (26/2).
“Kegiatan ini adalah bagaiaman supaya Kepala Desa dan Lurah ini bersifat netral menjaga integritas tidak mendukung salah satu Caleg ataupun Paslon tertentu. Supaya satu pemahaman makanya kita kumpulkan dalam satu forum resmi karena memang kami sudah melakukan kegiatan sosialisasi juga ke beberapa desa yang dihadiri kepala desa. Namun kegiatan resmi seluruh kepala desa baru dilakukan sekarang,” ujar Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Kembaga Bawaslu Kabupaten Sumbawa, Hamdan Safi’i S.Sos.I kepada wartawan, usai kegiatan.
Diungkapkannya, kegiatan ini juga merupakan upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Sumbawa agar Kades tidak terlibat dalam pelanggaran pemilu.
“Bukan kami tidak ingin memproses ketika kepala desa melakukan pelanggaran, namun langkah pencegahan yang perlu kami dorong agar kepala desa ini tidak terjebak dalam politik politik praktis. Ini juga merupakan amanat konstitusi bagaimana Bawaslu sesuai dengan pasal 101 sampai 103 itu kita mengutamakan pencegahan sesuai tugas dan kewenangan kami Badan Pengawas Pemilu,” jelasnya.
Sementara Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumbawa, Lukman Hakim S.IP., M.Si menambahkan, ada beberapa hal yang pihaknya perlu segarkan dalam pemahaman pelanggaran Pemilu. Seperti para peserta pemilu, dalam hal ini partai politik untuk tidak melibatkan Kepala Desa sebagai pelaksana kemapanye. Karena di beberapa daerah lain, sudah ada putusan mengenai terlibatnya Kades dan ASN dalam pelanggaran Pemilu.
“Sudah ada beberapa kabuapaten yang sudah ada pututsan, Kades terlibat ASN terlibat. Termasuk kepala dinas terlibat dan itu kekuatan hukum dan kemudian Caleg nya itu di coret dan tidak ikut serta. Hal ini lah yang kita sampaikan ke Kepala Desa karena aturannya sudah jelas Pasal 280 point A sampai point G yang melarang dalam kegiatan-kegiatan kampanye,” tukasnya.
