Sumbawa Besar, Gaung NTB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar diketuai Dwiyantoro SH dengan hakim anggota Lucki Eko Adrianto SH MH dan I Gusti Lanang Indra Pandhita SH MH didamping Panitera Pengganti Heri Trianto, Selasa (26/02) kemarin kembali menggelar sidang untuk ketiga kalinya atas kasus dugaan tindak pidana penggunaan ijazah palsu yang melibatkan oknum Kades Padesak Kecamatan Lantung Sumbawa Syaharuddin (47) sebagai terdakwa, dengan agenda memberikan kesempatan kepada Tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumbawa menghadirkan sejumlah saksi terkait.
Untuk menguatkan kembali unsur pidana yang didakwakan, maka Tim JPU diwakili Jaksa Agung Pambudi SH langsung pengajukan seorang saksi Drs Chairunnas M.Pd (50) seorang pejabat Kabid PAUDNI Pora dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Bima, yang inti menerangkan kalau ijazah paket B atas nama terdakwa dinilai tidak sah, karena berdasarkal hasil verifikasi faktual ditemukan sejumlah kejanggalan, yakni ijazah tersebut dikeluarkan pada tahun 2006 dengan ditandatangani oleh Kadis Dikbud Bima atas nama Drs A Zubair HAR yang ketika itu bekum nejabat sebagai Kadis, sebab pejabat Kadis Dikbud Bima saat itu adalah Drs H Abdul Hafid.
Bahkan ijazah tersebut dicetak padahal seharusnya menggunakan tulis tangan, sebab yang dicetak itu adalah Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan dicetak oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas serta ditandatangani oleh Kepala Dinas setempat, disamping tandatangan Drs A Zubair HAR bukan merupakan tandatangan yang bersangkutan karena terdapat perbedaan, termasuk blanko dan nomor ijazah maupun bingkai warna hijau yang dinilai tidak sesuai, dan kelompok belaar Harmoni tidak ada di Desa Doggo Bima, paparnya.
Atas keterangan saksi, terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Advocat Febriyan Anindhita SH, menyatakan tidak tahu dan sebelum sidang ditutup dan ditunda pekan depan, akhirnya oleh hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi meringankan (Adecharge).
Kasi Pidum Kejari Sumbawa Jaksa Lalu Mohamad Rasyidi SH dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB diruang kerjanya Senin siang kemarin, menyatakan terkait dengan kasus Kades Padesa itu diakui memang sejumlah saksi terkait telah diajukan kepersidangan, termasuk hari ini diajukannya seorang saksi dari Dikbud Kabupaten Bima maupun mengajukan ahli Profesor Amiruddin pakar hukum pidana dari Universitas Mataram, namun karena berhalangan hadir maka kesaksiannya dibacakan saja, dimana agenda sidang selanjutnya setelah memberikan kesempatan kepada terdakwa bersama penasehat Hukumnya mengajukan saksi Adecharge, maka tentu gilran Tim Jaksa segera mengajukan tuntutan pidana terhadap terdakwa, dengan keyakinan kalau sejumlah unsur pidana yang didakwakan telah terbukti adanya.
