Sumbawa Barat,Gaung NTB
Hearing terkait kasus PHK yang menimpa dua pekerja PT MacMahon, yang dilakukan oleh Komisi I DPRD KSB, belum lama ini, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD KSB, M Thamzil, melibatkan manajemen PT MacMahon dan PT AMNT, Disnakertrans dan dua pekerja yang terkena PHK.
Dalam pertemuan itu, M Tamzil menegaskan, hearing digelar guna memberi kepastian hukum terhadap dua korban PHK. Ia berharap pihak perusahaan berkenan untuk merubah keputusannya, dengan mempekerjakannya kembali di posisi jabatan yang sama di PT MacMahon.
Dua korban Putus Hubungam Kerja (PHK) dimaksud, yakni Maman Suriadam dan Safaruddin. Keduanya menjabat sebagai Trainer Mining di PT MacMahon, dan diberhentikan pada 3 dan 4 Januari lalu.
Di tempat yang sama, Maman S dan Suriadam menyatakan, keinginannya untuk dapat dipekerjakan kembali. Pihak Perusahaan diminta untuk melihat kinerja dan pengabdiannya selama tercatat menjadi karyawan.
Selain itu, keduanya juga bersedia untuk mengganti kerugian perusahaan, jika menjadi salah satu syarat untuk dapat diterima kembali bekerja.
Sementara itu, manajemen PT MacMahon melalui Irfan Budiawan menyambut baik dan mendukung peran serta stake holder terkait dalam setiap perselisihan industrial, dan berharap semua permasalahan yang timbul dapat terselesaikan dengan baik.
Untuk persoalan ini, PT Macmahon berpegang teguh pada keputusan yang telah dikeluarkan. Perusahaan tetap memberhentikan kedua pekerja tersebut, karena dinilai telah melakukan pelanggaran dan merugikan perusahaan.
Sebelum keputusan PHK diambil kata Irfan, management telah melakukan investigasi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Ditambah lagi kedua karyawan dimaksud merupakan karyawan staff yang sepatutnya menjadi contoh bagi karyawan lain.
Dalam pertemuan yang terlaksana di ruang rapat II Gedung DPRD KSB tersebut, Disnakertrans setempat melalui Kabid Hubungan industri dan Perlindungan Tenaga Kerja, Tohiruddin mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya maksimal untuk mencari solusi terbaik dengan memfasilitasi para pihak untuk melakukan perundingan.
Adanya penolakan dari pihak PT Macmahon, maka kedua pekerja dapat memilih dua solusi yang tersedia.
Pertama, menempuh jalur penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud dalam UU 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (perundingan Bipartit, Mediasi dan Pengadilan Hubungan industrial ).
Kedua, menerima keputusan PHK dan menerima tawaran untuk bergabung dengan perusahaan Sub-Kontraktor lain di PT AMNT, sebagaimana telah disampaikan bagian SR PT AMNT wilayah Sekongkang Bapak Basuki sebagai kompensasi dari PHK.
Hearing berlangsung cukup alot dan panjang. Selain ketua Komisi I DPRD turut hadir anggota komisi diantaranya Syafruddin Deni, Mohammad Hatta dan M Amin. Dari Pihak PT Mcmahon, Irfan Budiawan dan Sulaiman. Pihak PT AMNT, Ahmad Salem dan Livi Olivia.
