Sumbawa Besar, Gaung NTB – Setelah sukses membangun sejumlah gedung kantor yang representatif bagi sejumlah Instansi vertikal di Bumi Pariri Lema Bariri KSB secara bertahap, baik itu Polres KSB, Kodim 1628 KSB, gedung Kejari Sumbawa Barat tahap pertama, maka kini Pemda KSB mengalokasikan anggaran sekitar Rp 2,5 Miliar bagi pebangunan gedung Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi Sumbawa Barat, dengan harapan kedepan pendekatan pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud dengan baik sebagaimana yang diharapkan Pemerintah dan warga masyarakat KSB.
Keberadaan kantor pelayanan UKK Imigrasi diwilayah Sumbawa Barat memang dirasakan sangat penting, ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Andy Cahyono Bayuadi dalam perbincangannya dengan Gaung NTB Rabu (29/05) lalu, sehingga tidaklah mengherankan kalau Pemda KSB dengan mendapatkan restu dan izin dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Dirjen Imigrasi, akhirnya apa yang menjadi harapan Pemerintah dan masyarakat KSB bakal segera terwujud, mengingat Pemda KSB dibawah kepemimpinan Bupati Dr Ir HW Musyafirin MM dan Wakil Bupati Fud Syaifuddin ST telah mengalokasikan anggaran bagi pembangunan gedung UKK Imigrasi Sumbawa Barat itu mencapai sekitar Rp 2,5 Miliar.
Menurut Andy Cahyono Bayuadi, gedung UKK Imigrasi Sumbawa Barat itu nantinya tetap berada dibawah tanggung jawab dan koordinasi Kantor Imigrasi TPI Sumbawa, yang rencananya dalam tahun anggaran 2019 ini Pemda KSB akan merealisasikan pembangunan gedung UKK Imigrasi yang reprsentatif diatas areal lahan tanah yang dihibahkan seluas 3.000 Meter Persegi (sekitar 3 Hektare) berdekatan dengan lokasi tanah Kantor Pengadilan, Kejaksaan dan Polres Sumbawa yang berada dikawasan Jalan Raya Taliwang – Maluk Kelurahan Telaga Kecamatan Taliwang KSB.
Karena itu kedepan, dengan dibangunnya gedung UKK Imigrasi di Sumbawa Barat itu kata Andy Cahyono Bayuadi, diharapkan akan dapat lebih mendekatkan pelayanan keimigrasian dan pengawasan semakin mudah karena nanti sudah ada di KSB, terutama memberikan pelayanan dalam pengurusan pasport maupun pengawasan intensif terhadap keberadaan orang asing diwilayah tersebut akan dapat ditingkatkan lebih baik, ujarnya.
“Jika bangunan gedung UKK Imigrasi Sumbawa Barat itu sudah rampung, maka rencana operasional baru bisa dilakukan setelah segala sesuatu yang diperlukan harus disiapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah, baik itu soal personel sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan harus disiapkan, dengan personelnya sendiri sebagian besar dari putra daerah setempat, yang didukung dengan sejumlah superviser yang akan didropping dari Imigrasi Pusat, guna memperkuat sistem kinerja dan tugas yang akan dilaksanakan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diharapkan, karena itu atas dukungan semua pihak khususnya bagi Pemda KSB disampaikan atensi, apresiasi dan terimakasih yang mendalam atas upaya menghadirkan kantor UUK Imigrasi diwilayah Sumbawa Barat tersebut,” papar Andy Cahyono Bayuadi.(Gad)
