Sumbawa Besar, Gaung NTB – Meski secara tidak resmi sudah diketahui hasil Pemilu khususnya Pileg yang telah berlangsung pada April 2019 yang lalu, namun KPU Sumbawa belum menetapkan secara resmi, hal ini mengundang pertanyaan sejumlah pihak terutama para Caleg yang terpilih pada Pemilu yang lalu, apalagi ditengah mengunggu hasil penetapan tersebut muncul isu adanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sekretaris KPU Kabupaten Sumbawa, Lahmuddin, SE yang dikonfirmasi Gaung NTB, Senin (10/06) menyampaikan bahwa proses penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih, dibagi dalam dua kategori, yakni penetapan karena tidak ada gugatan di MK dan ada penetapan karena adanya gugatan di MK.
Untuk mengetahui ada tidaknya gugatan di MK, menurut Judas—sapaan akrab Sekretaris KPU Sumbawa, tergantung informasi dari MK sendiri, karena nanti MK akan mengeluarkan Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), yang diperkirakan akan disampaikan pada bulan awal Juli 2019 mendatang. “Dari informasi MK tersebut baru diketahui ada tidaknya gugatan dari parpol,” jelasnya.
Berkaitan dengan penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih, lanjutnya, apabila dalam catatan MK tersebut ternyata tidak gugatan misalnya di Kabupaten Sumbawa, maka KPU langsung dapat menetapkan alokasi kursi dan penetapan calon Caleg terpilih, yang dalam ketentuannya menyatakan bahwa apabila tidak ada gugatan maka paling lama 3 hari setelah MK mencantumkan permohonan persidangan dalam BRPK.
Sementara apabila ada gugatan, maka penetapan dilaksanakan paling lama 3 hari setelah adanya penetapan desmisal atau keputusam MK dibacakan.
“Apapun keputusan MK, siapapun pemenanganya, maka paling lama 3 hari setelah keputusan itu dibacakan, KPU sudah harus menetapkan perolehan kursi dan caleg terpilih, mengingat putusan MK itu bersifat final dan mengikat ” jelasnya.
Apabila telah ditetapkan alokasi kursi dan Caleg terpilih, maka proses selanjutnya jelas Judas, KPU akan mengusulkan SK Penetapan kepada Gubernur untuk Anggota DPRD Kabupaten, Sementara anggota DPRD Provinsi diusulkan kepada kementerian yang mengurusi Bidang Dalam Negeri. (Gac)
