Sumbawa Besar, Gaung NTB
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan penjelasan terhadap Lima Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2018 yang dirangkaikan dengan Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Ranperda, yang berlangsung dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa, Selasa (18/06).
Laporan penjelasan terhadap 5 Ranperda tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sumbawa, Ahmad Junaidi, sementara Sidang Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata SP, didampingi Wakil Ketua Dr Arahman Alamudy dan Kamaluddin ST semetara dari eksekutif dihadiri Wakil Bupati Sumbawa.
Ahmad Junaidi dalam laporan penjelasannya menyampaikan bahwa secara yuridis formal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan agenda yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, dapat dicermati ketentuan Pasal 241 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang mengamanatkan bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Makna persetujuan bersama Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah merupakan bentuk hubungan yang dilandasi oleh semangat kemitraan dengan menjunjung tinggi dan saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing untuk mewujudkan kebijakan daerah yang komprehensif dan aspiratif serta memiliki daya guna dan daya laku efektif dalam kehidupan masyarakat. Bentuk hubungan ini terjadi dan akan terus terpelihara manakala DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki visi dan misi yang sama dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang kesemuanya bertujuan untuk kemaslahatan Tau dan Tana Samawa tercinta menuju Sumbawa Hebat dan Bermartabat.
Oleh karena itu, diharapkan Agenda Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini tetap mengutamakan asas keterbukaan menuju terjadinya dialog yang positif, aspiratif dan akomodatif, sehingga proses pembahasannya dapat dilakukan dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Adapun 5Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa DPRD Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 sebagai berikut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Usulan Komisi I DPRD Kabupaten Sumbawa), kemudian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Usulan Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa), Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembatasan Peredaran dan Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu, Berbahaya dan Zat Adiktif Lainnya dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya (Usulan Komisi IV DPRD Kabupaten Sumbawa).
Dalam kesempatan itu Ahmad Junaidi menyampaikan penjelasan secara berurutan satu-persatu dari kelima Ranperda tersebut diantaranya menyangkut kajian teoritis dan praktek empiris, kemudian landasan filologis, sosiologis, dan landasan yuridis. Selain itu juga sampaikan ruang lingkup dan materi muatan masing-masing Ranperda.
Selanjutnya disampaikan juga bahwa penyusunan draf terhadap 5 tersebut telah melalui proses tahapan yang panjang dan dalam penyusunannya telah mengacu pada mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Diharapkan 5 Ranperda tersebut dapat memberikan arah, sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik ketika telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
