Sumbawa Besar, Gaung NTB
Dua majelis hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang diketuai masing-masing Ricki Zukarnaen SH MH dkk dan Dwiyantoro SH dkk, Rabu (19/06) menjatuhkan vonis pidana percobaan berbeda terhadap dua orang terdakwa kasus tindak pidana pemilu (Tipilu) yang terjadi di Kecamatan Lunyuk dan Utan disertai dengan kewajiban pembayaran denda, membuat tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumbawa diwakili Jaksa Agung Pambudi SH dan Jaksa Agus Widiyono SH MH menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Mataram, kendati kedua terdakwa menyatakan menerima putusan hakim tersebut.
Majelis hakim dalam amar putusan pidananya sangat sependapat dengan dakwaan Jaksa tentang perbuatan Tipilu yang dilakukan oleh kedua terdakwa lelaki Sapruddin Muhtar (46) seorang petani asal Desa Padasuka Kecamatan Lunyuk dan lelaki Faizul alias Kencung (33) petani asal Koda Permai Desa Jorok Kecamatan Utan, telah terbukti adanya sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, namun dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka hakim menjatuhkan putusan pidana penjara bagi Sapruddin Muhtar Lunyuk selama 4 bulan dengan masa percobaan 6 bulan disertai denda Rp 3 Juta Subsider 1 bulan.
Sedangkan bagi terdakwa Faizul alias Kencung asal Utan dijatuhi hukuman selama 2 bulan penjara dengan masa percobaan 6 bulan disertai dengan pembayaran denda sebesar Rp 3 Juta Subsider 1 bulan kurungan, dimana vonis pidana Tipilu bagi kedua terdakwa dinilai lebih ringan dari tuntutan tim Jaksa sebelumnya yang menuntut pidana masing-masing selama 4 bulan penjara dengan denda sebesar Rp 5 Juta Subsider 1 bulan kurungan, karena terbukti terlibat secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu serempak tahun 2019 yang berlangsung di Kecamatan Lunyuk dan Utan, sebagaimana diatur dalam Pasal 516 dan Pasal 533 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Kedua terdakwa mendengar putusan pidana percobaan dari hakim, langsung menyatakan menerima dengan lapang dada, namun sebaliknya tim JPU Kejari Sumbawa justru menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Mataram, karena putusan hakim tersebut dinilai tidak sesuai dengan dakwaan dan tuntutan pidana yang telah diajukan, dan sidang peradilan tingkat pertama inipun dinyatakan selesai.
Dengan adanya pernyataan banding dari tim Jaksa, maka putusan hukuman pidana yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tersebut menjadi belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrach), sehingga putusan Inkrach dinyatakan final setelah adanya putusan banding dari Pengadilan Tinggi.
