Sumbawa Besar, Gaung NTB
Lelaki Azhar oknum Kades Sukamulya Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, dihadapan sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mataram, kemarin dituntut pidana oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Sumbawa selama 4 tahun dan 6 bulan bulan penjara potong tahanan disertai dengan kewajiban pembayaran denda sebesar Rp 100 juta subsider 8 bulan kurungan plus pembayaran uang pengganti sebesar Rp 897 juta lebih, dan jika uang pengganti tidak dibayar, maka harta benda milik terdakwa akan disita dan dilelang oleh negara, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi akan diganti pidana penjara selama 2 tahun, karena dinilai terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jouncto Pasal 3 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Sumbawa Reza Safetsila Yusa SH dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB diruang kerjanya Rabu (19/06) kemarin, membenarkan kalau tuntutan pidana korupsi terhadap terdakwa Azhar oknum Kades Sukamulya Kecamatan Labangka Sumbawa, dengan rencana sidang berikutnya dilanjutkan pekan depan untuk memberikan kesempatan kepada terdakwa bersama tim Penasehat Hukumnya mengajukan pledoi pembelaannya.
Namun, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan sejumlah saksi terkait, keterangan ahli maupun keterangan terdakwa dan sejumlah barang bukti yang diajukan, mkaka tim Jaksa menyatakan keyakinan mendalam kalau perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga sejumlah unsur pidana korupsi yang didakwakan telah dapat dibuktikan, tukasnya.
Oknum Kades Azhar sendiri ditetapkan sebagai tersangka (terdakwa) dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan ADD/DD Sukamulia tahun 2016 ratusan juta rupiah itu, ditemukan penyimpangan dalam penggunaan dan pemnafaatannya hingga terjadi kerugian negara cukup besar, sesuai dengan hasil perhitungan tim pemeriksa (auditor) dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Perwakilan NTB, yakni ditemukan adanya dugaan penyimpangan dalam pengerjaan proyek fisik pembuatan Poskamling, tiga jalan poros, proyek paving blok, dan pembuatan sumur bor, dimana Desa Sukamulia semdiri pada tahun 2016 lalu itu mendapatkan alokasi dana bantuan ADD/DD dari pemerintah mencapai sekitar Rp 1,1 miliar, dan bahkan saat dilakukan proses penyidikan, tersangka sempat menghilang dna kabur dan menjadi buronan aparat yang berwajib, hingga berhasil ditangkap dan diamankan dari persembunyiannya di Poso Sulawesi Tengah
