Sumbawa Besar, Gaung NTB
Dana Bantuan Operasiona Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan, yang baru diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat PAUD dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) tahun 2019, untuk tahap pertama akhirnya cair juga. Untuk tahap pertama (Januari-Juni 2019) dana yang dicairkan ini sebesar 50% dari total anggaran atau sebesar Rp 897 juta lebih. “Alhamdulillah, sudah cair,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Sumbawa, melalui Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF Bidang PAUD dan PNF, Ida Farida, SSos, MAcc.
Ditemui Gaung NTB, Selasa (25/06), Ida menyebutkan, untuk lembaga program Paket C, ada sebanyak 18 lembaga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan. Sementara untuk program Paket B, sebanyak 14 lembaga. Sedangkan program Paket A, sebanyak 2 lembaga.
BOP Kesetaraan ini juga diperuntukkan bagi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sumbawa, yang berlokasi di Kecamatan Alas. Untuk diketahui, SKB ini memiliki tiga program paket sekaligus yakni Paket C, B dan A. Program Paket C, mendapat alokasi bantuan paling besar yakni Rp 524 juta lebih, disusul program Pakt B sebesar Rp 208 juta lebih, SKB sebesar Rp 140 juta lebih dan program Paket A sebesar Rp 23,4 juta.
Untuk tiap-tiap lembaganya kata Ida, dana yang diterima bervariasi tergantung jumlah warga belajar. Makin banyak warga belajarnya, dana yang diterima dipastikan makin besar. Minimal untuk satu program paket, warga belajar berjumlah 10 orang. “Untuk program Paket C, paling banyak dana yang diterima sebesar Rp 64 juta, paling sedikit Rp 7 juta. Paket B paling banyak 39 juta, dan paling sedikit Rp 4 juta. Kalau untuk Paket A, nominalnya sama Rp 7,9 juta. Dana BOP Kesetaraan ini sudah ditransfer ke rekening lembaga,” sebut Ida.
Selain digunakan untuk operasional lembaga, BOP Kesetaraan ini juga dapat dimanfaatkan untuk membeli alat peraga, biaya pelaksanaan UNBK termasuk membayar honor tutor dari Non PNS.
Untuk mendapatkan BOP Kesetaraan ini, ada beberap syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga penerima, seperti punya izin operasional, Nomor Peserta Siswa Nasional (NPSN), punya Dapodik dan tentunya punya warga belajar.
Lalu bagaimana dengan pencairan dana BOP Kesetaraan tahap kedua untuk bulan Juli-Desember 2019 nanti ?
Untuk tahap kedua ini tambah Ida, pihaknya sudah mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 1,4 Miliar. Usulan ini diajukan karena berdasarkan informasi dari pusat, Kabupaten Sumbawa, sebenarnya mendapatkan alokasi BOP Kesetaraan, pada tahun 2019 ini sebesar Rp 3 Miliar lebih. Sementara yang baru direalisasikan sebesar Rp 1,7 Miliar lebih, sesuai total anggaran BOP Kesetaraan, yang diterima tahun ini. “Jadi tidak ada salahnya kan, sisa dananya itu coba kita manfaatkan, makanya kita usulkan tambahan anggaran. Selain itu, banyak juga lembaga yang memenuhi syarat, tapi karena telat memasukkan data Dapodik sehingga tidak terakomodir. Tambahan anggaran ini sudah kita sampaikan ke Kemendikbud Dirjen PAUD dan DIkmas bulan April lalu. Semoag saja terealisasi,” pungkasnya.
