Mataram, Gaung NTB
KPU Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Simulasi Penghitungan Kursi dan Calon Terpilih anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota se Provinsi NTB.
Rakor Simulasi dibuka oleh Ketua KPU Provinsi NTB, Suhardi Soud, dan diikuti oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Kasubbag Teknis KPU Kabupaten/kota se NTB.
Pelaksanaan Rakor Simulasi tersebut bertujuan untuk memastikan penghitungan kursi dan penetapan Calon Anggota DPRD terpilih dilaksanakan dengan benar, sehingga calon yang ditetapkan adalah calon yang berhak.
Rakor Simulasi ini menurut Suhardi, sangat penting mengingat dalam waktu dekat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota akan segera menetapkan perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD.
Suhardi menegaskan bahwa bagi daerah yang tidak terdaftar sebagai daerah yang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) dapat langsung menggelar Rapat Pleno Terbuka penetapan perolehan Kursi dan Calon terpilih.
Sebaliknya bagi daerah yang digugat di MK maka penetapan perolehan kursi dan Calon terpilih menunggu selesainya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK.
Karena itu lanjutnya, untuk memastikan suatu daerah digugat di MK, maka MK pada Minggu pertama bulan Juli MK akan menyampaikan Surat kepada KPU untuk memberitahukan daerah-daerah yang digugat di MK.
“Dari Daftar itulah kita akan mengetahui daerah mana saja di provinsi NTB yang di gugat di MK, sehingga bisa merencanakan apakah akan segera menetapkan perolehan kursi dan Calon terpilih, ataukah menunggu selesainya PHPU, jelas Suhardi Soud.
Sementara itu Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, M Wildan MPd, yang dikonfirmasi Gaung NTB menyampaikan bahwa memang sampai saat ini belum ada informasi dari terkait dengan ada atau tidaknya Kabupaten Sumbawa dalam gugatan Pileg di MK.
“Insya Allah besok (hari ini) kita tunggu informasi Buku Registerasi Perkara Konstitusi dari Mahkamah Konstitusi,” ujarnya Ketua KPU Sumbawa singkat.
