Sumbawa Besar, Gaung NTB – Dari enam paket proyek pembangunan UPT Puskesmas di Kabupaten Sumbawa NTB yang mendapatkan gelontoran bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun anggaran 2019 dengan nilai total biaya terserap mencapai Rp 35 Miliar tersebut, baik itu untuk menunjang pembangunan UPT Puskesmas Kecamatan Ropang, Lantung, Lenangguar, Orong Telu, Lunyuk dan Batulanteh, ternyata ada dua p-paket proyek Puskesmas yang telah mengalami gagal tender pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (ULPBJP) Setda Sumbawa yakni untuk UPT Puskesmas Kecamatan Ropang dan Lantung, karena tidak ada perusahaan yang dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi teknis yang ditentukan, sehingga sangat perlu mengambil sikap tegas dan tindaklanjut segera dilakukan oleh pihak Dikes Sumbawa.
Bagaimana langkah yang akan diambil oleh pihak Dikes Sumbawa, berikut komentar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Zulkarnaen SKM ketika dicegat Gaung NTB usai acara ekspose PCM Puskesmas Lenangguar di rumah Manggis 7 Kejari Sumbawa Rabu siang (03/07) kemarin, membenarkan kalau dari enam paket pembangunan Puskesmas baru pada enam Kecamatan tersebut, dua diantarannya yakni paket proyek pembangunan UPT Puskesmas Kecamatan Lantung dengan pagu dana senilai Rp 4 Miliar dan UPT Puskesmas Kecamatan Ropang dengan paguna dana sebesar Rp 6,75 Miliar telah mengalami gagal tender untuk kedua kalinya yang telah dilaksanakan proses lelang tender terbuka oleh pihak ULPBJP Setda Sumbawa, karena faktor penyebabnya semata-mata dari hasil pemeriksaan dan verifikasi intensif yang dilakukan Pokja ULPBJP ternyata tiada ada perusahaan yang memenuhi syarat kualifikasi teknis yang ditentukan, tukasnya.
Karena itu langkah selanjutnya harus segera dilakukan kata PPK Zulkarnaen, dengan cara menggunakan sistem penunjukan langsung mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, mengingat ini menyangkut soal serapan anggaran proyek didaerah itu sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan Pusat, paling lambat harus sudah terserap pada tanggal 21 Juli mendatang ditandai dengan adanya kontrak, dimana hal ini telah disampaikan dan dikonsultasikan dengan pihak Kejaksaan bersama TP4D Sumbawa yang melakukan pendampingan atas pembangunan proyek Puskesmas didaerah ini.
“Nah, berkaitan dengan PL dimaksud, tentu yang berwenang mengeluarkan kebijakan tersebut adalah Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan masalah gagal tender ini telah dilaporkan kepada Kadis Kesehatan Sumbawa, dan Insha Allah sebelum 21 Juli mendatang optimis sudah ada kontrak bagi rekanan kontraktor pelaksana yang ditunjuk untuk dapat melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan UPT Puskesmas Lantung dan Ropang dimaksud, bisa saja diambil perusahaan penyedia jasa yang telah memasukkan penawaran sebelumnya, tetapi dengan syarat harus dapat memenuhi semua persyaratan kualifikasi yang ditentukan,” papar PPK Zulkarnaen.
Sementara itu, Ketua TP4D Sumbawa Putra Ruza Akhsa Ginting SH kepada Gaung NTB diruang kerjanya kemarin, membenarkan kalau adanya gagal tender untuk kedua kalinya atas dua paket proyek pembangunan UPT Puskesmas Kecamatan Ropang dan Lantung tersebut, dan kami telah menyarankan kepada pihak Dikes Sumbawa agar segera mengambil langkah kongkret bisa saja menggunakan sistem penunjukan langsung, karena sifatnya masuk dalam katagori “Pos Major”, dan tentu mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menunjuk rekanan kontraktor pelaksana yang memenuhi syarat yang ditentukan, ujarnya.
