Sumbawa Besar, Gaung NTB – Pandemi Covid 19 begitu berdampak pada berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)Kabupaten Sumbawa sektor pajak dan retribusi. Dari target APBD murni tahun 2020 khususnya pendapatan pajak daerah Rp 37.405.000.000,00, sedangkan realisasi pada perubahan atau penyesuaian revisi anggaran ke tujuh akan jadi final di APBD-P tahun 2020 Rp 28.382.500.000,00, sehingga kekurangan pendapatan sektor pajak daerah sekitar Rp 9.022.100.000,00 atau persentase berkurangnya 24 persen.
“Sampai saat kami telah beberapa kali lakukan perubahan kaitan target, karena target pajak daerah pada APBD murni kemarin tidak akan bisa tercapai pada situasi pandemi Covid 19 ini,” Demikian disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumbawa Jannatulfala SAP kepada Gaung NTB senin (07/9).
Menurutnya, Salah satu sektor pajak daerah yang mengalami kemrosotan pendapatan akibat terdampak pandemi covid-19 adalah pajak hotel, lestoran dan pajak galian C.
Disebutkan, pajak hotel tidak tercapai karena tamu berkurang bahkan sempat ditutup saat awal pandemi, beberapa bulan ini saat normal baru tamu di hotel juga masih sedikit.
Lebih jauh, potensi pajak hotel dan lestoran terbesar ada di Amanwana Resort tiap tahun sekitar 2 Milyar, tapi karena tren merugi beberapa tahun terakhir manajemen Amanwana hengkang sementara saat pandemi ini, pihaknya tidak tahu kapan Amanwana kembali lagi ke Destinasi Wisata Pulau Moyo.
Ia menjelaskan, pajak galian C berkurang karena ada banyak paket proyek fisik yang ditarik pada refocusing anggaran penanganan Covid 19 sehingga begitu berpengaruh, perusahaan atau CV itu tidak mengambil bahan seperti pasir, batu dan lain-lain.
Selanjutnya, Jannatulfala mengatakan untuk Pajak Bumi Bangunan (PBB-P2) biasanya setiap waktu tim turun, tetapi kondisi pandemi membuat intensitas dikurangi dengan pertimbangan zona dan tingkat penyebaran virus Covid 19 di desa atau kecamatan . Namun, PBB-P2 tidak begitu berpengaruh karena penarikannya sekali setahun berbeda dengan pajak lestoran dan hotel yang dibayarkan tiap 3 bulan sekali.
Selain itu, retribusi pasar juga sangat berpengaruh karena pandemi, hal itu karena faktor penurunan daya beli masyarakat, tingkat inflasi dan pedagang/penjual semakin berkurang.
“Tim kami UPT Pasar yang masih ada dibawah pembinaan Bapenda selalu berikan himbauan kepada penjual maupun pembeli disemua pasar tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan dan penanggulangan Covid 19 dengan tetap gunakan masker, jaga jarak aman, cuci tangan dengan sabun serta aparat kerjasama dengan aparat keamanan yakni Kepolisian, TNI, Polisi Pamong Praja dan para petugas pasar masih lakukan piket dipintu masuk pasar,” ujarnya.
Terkait hadiah umroh bagi kecamatan dan desa yang berhasil tingkatkan realisasi PBB yang sempat beberapa tahun kemarin, ia mengungkapkan saat pandemi sambungnya ditiadakan karena anggaran berkurang refocusing pada penanganan Covid 19.
“Kami tetap kerjasama dengan desa dan kecamatan, komunikasi tetap berjalan lancar dengan petugas dilapangan diharapkan reword atau insentif untuk petugas penagih pajak bisa dianggarkan dari dana desa karena pajak ini juga untuk pembangunan daerah kita bukan hanya untuk kepentingan Bapenda” harapnya.
Harapan dan pesan kepada semua petugas dan tim dilapangan, karena ini lagi ada musibah pandemi yang mendunia, mari bekerja keras dan semangat serta tetap patuhi protokol kesehatan.
“Pelayanan saat normal baru sudah ikuti standar kemanan dan protokol Covid 19 yakni semua petugas dikantor pakai masker, dipintau masuk ada tempat cuci tangan, ada pembatas atau sekat transparan agar tetap jaga jarak aman, begitupula ada juga hand sanitiser yang selalu digunakan oleh petugas saat menerima setoran pajak karena kita tidak tahu siapa yang berpotensi membawa virus bisa dari manusia atau juga menempel diuang dan lain sebagainya, semoga pandemi segera berlalu sehingga sektor pajak dan retribusi daerah kita pulih kembali,” pungkas Jannatulfala. (Gks)
