Sumbawa Besar, Gaung NTB – Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemberian nomenklatur yang disesuaikan, maka salah satu yang berubah diantaranya Bidang Pasar yang selama ini berada di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kini telah kembali menjadi salah satu bidang di Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan.
Kepala Diskoperindag dan UKM Sumbawa Drs H Arif M.Si dalam keterangan Persnya kepada Gaung NTB diruang kerjanya Kamis (1/10) menyebutkan, dalam perubahan nomenklatur ini, ada bidang yang digabungkan dan ada bidang yang kemudian ditambah. “Bidang yang digabung dari dua bidang sebelumnya yakni bidang Koperasi dan bidang UKM digabung menjadi satu sesuai dengan koordinasi Kemeneterian Koperasi dan UKM. Sedangkan bidang perindustrian dan perdagangan tidak mengalami perubahan, dan Bidang Pasar yang sejak tahun 2017 hingga perubahan ini, berada di Bapenda Sumbawa. Dibawah tahun 2017 ada di bawah Diskoperindag, dengan nama seksinya Sarana Prasarana Pasar di dalam Bidang Perdagangan,” paparnya.
Haji Arif juga menjelaskan, mengapa sekarang menjadi bidang pasar tersendiri. “Karena volume dan kapasitasnya besar harus sehingga ditangani oleh bidang, tidak lagi oleh seksi, megingat sekarang ini pertumbuhan infrastruktur sarana dan prasarananya sudah semakin banyak dan besar, sehingga untuk lebih fokus penanganannya ditingkatkan menjadi bidang,” terangnya.
Sementara untuk UPT Kemetrologian, tetap dan seksi kemterologian yang ada di Perdagangan digabung kedalam UPT, sehingga dibidang perdagangan itu dikurangi seksi yang lama tapi ditambah dengan seksi yang baru.
Demikian pula UPT Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) yang semula tidak ada yang ada UPT Tenun Batik, sekarang ini disatukan semuanya karena SIKIM itu sendiri banyak segmennya, ada SIKIM garam yodium di Labuan Bontong, SIKIM Tenun di Dudun Sameri Desa Poto dan SIKIM pengolahan rumput laut dan daging di Batu Alang.
Perubahan ini mulai berlaku mulai tahun anggaran baru 2021 mendatang, sambung Haji Arif. Sedangkan menyangkut perjabat ataupun personel ASN yang akan ditempatkan pada Bidang Pasar merupakan domainnya Bupati. “Namun harapan kami tentu saja bahwa pekerjaa itu sesuai dengan prinsip kepegawaian – Right Man On The Right Place or Raight Man On The Right Job – yakni menempatkan seseorang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. “Dengan demikian, maka profesionalitas dalam manajemen dan pekerjaan teknis bidang atau seksi itu dapat dilakukan dengan benar.”
Idealnya kedepan, kata Haji Arif, pertama melakukan identifikasi masalah dan menghimpunnya berdasarkan data survey. Artinya potret sesungguhnya keadaan di lokasi pasar misalnya tentang infrastruktur bidang fisiknya maupun personalia atau aparatur yang ditempatkan, baik UPT serta petugas pasar serta letak pengaturan dan penataan ruang yang ada, sehingga berdasarkan fakta yang didapatkan tentu akan didiskusikan untuk ditata seefisien dan seefektif mungkin, baik dipergerakannya, tata ruangnya maupun kebersihan dan item lainnya.
“Karena itu, kami berharap dengan keadaan yang sekarang ini, apa yang baik dapat dipertahankan dan yang kurang kita sempurnakan secara bersama-sama,” harapnya. Artinya infrastruktur yang sudah ada dapat ditingkatkan kapasitasnya dan jika ada yang sudah mengalami kerusakan agar dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya dengan mengusulkan alokasi anggaran yang sesuai.
“Tidaklah berlebihan kalau cerminan pasar yang bersih itu adalah sesungguhnya mencerminkan kebersihan daerah kita, selain dari fisik pasar juta kita menganggap penting para pedagang atau UKM yang berkegiatan dipasar itu harus dibekali baik itu mengenai cara manajemen praktis, efisien dan efetif serta usaha yang bersih dan lingkungannya,” demikian Haji Arif.(Gad)
