65 Persen Pendidik di Jawa Barat Telah Menyelesaikan Vaksinasi

    REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengupayakan vaksinasi Covid-19 untuk pegawai negeri agar bisa terlaksana secara maksimal. Termasuk, bagi guru dan tenaga kependidikan. Vaksinasi dilakukan, sebagai bentuk persiapan pembelajaran tatap muka (PTM) yang akan dilaksanakan pada Juli 2021.

    Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat Dedi Supandi, saat ini vaksinasi Covid-19 untuk tenaga pendidik sudah selesai sekitar 65 persen. “Sekarang vaksinasi sudah hampir 65 persen menyusul. Ada beberapa kabupaten seperti Bogor yang sudah maksimal bagus, tapi Depok belum,” kata Dedi, Selasa (20/4).

    Meski demikian, Dedi membenarkan bahwa satuan pendidikan di Jabar sudah siap memulai pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang. “Ya, kami sudah mempersiapkan satu satuan pendidikan,” ujarnya.

    Sebelumnya, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mengusulkan 66.385 dosis vaksin Covid-19 untuk guru dan pegawai di lembaga pendidikan. Vaksinasi untuk guru dan pendidik sendiri dimulai pada minggu ketiga Maret 2021. “Guru sebagai pengabdian dasar. Kami berharap vaksin bisa segera diterapkan untuk mempersiapkan sekolah tatap muka di tahun ajaran baru Juli 2021,” ujarnya. .

    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mendorong Pemprov Jabar segera percepatan vaksinasi bagi guru. Menurutnya, hal ini sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada Juli mendatang.

    “Percepatan vaksinasi, khususnya bagi guru yang sedang mengejar target pada Juli nanti akan melakukan pembelajaran tatap muka dengan sistem yang mutakhir,” ujarnya.

    Hadi mengatakan pekerja di bidang pelayanan publik mutlak harus diutamakan dalam pemberian vaksin Covid-19. Termasuk tenaga kependidikan. “Kami berharap bisa diutamakan terutama bagi pekerja di bidang pelayanan publik, kalau bisa secepatnya bisa dilakukan,” ucapnya.

    Selain itu, ia juga menyoroti masalah masih minimnya tingkat vaksinasi di kalangan lansia. Oleh karena itu, ia meminta, permasalahan tersebut harus ditangani bersama baik oleh pemerintah daerah maupun pusat.

    “Kita serahkan pada pengambil keputusan, bagaimana membagi shift (vaksinasi). Jika ada kesulitan tentu kita harus merespon dengan cara yang positif,” tandasnya.


    Source