75 Pegawai Menggali Potensi Pelanggaran Pidana Pimpinan KPK Pasca-TWK Disebut Maladministrasi

Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – 75 pegawai nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mengusut potensi pelanggaran pidana yang dilakukan pimpinannya.

Hal ini sejalan dengan temuan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tentang maladministrasi pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat peralihan status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Seksi Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Nonaktif Rasamala Aritonang yang mewakili 75 pegawai mengatakan akan menempuh jalur hukum untuk mengusut potensi tersebut.

“Ada tiga kata kunci dalam temuan yang kita anggap serius, malaadministrasi; pelanggaran prosedur; dan yang sangat serius adalah penyalahgunaan wewenang,” kata Rasamala dalam konferensi pers virtual, Rabu (21/7/2021).

“Terkait tiga kata kunci tersebut, kami sedang mempertimbangkan upaya hukum lebih lanjut untuk mendorong penyelidikan terkait motif pelanggaran berat tersebut,” lanjutnya.

Baca juga: KPK Bebaskan 18 Peserta Diklat Bela Negara

Motif yang dimaksud Rasamala dilakukan sejumlah pihak terkait TWK ini, yakni Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Kepala LAN Adi Suryanto, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly, dan Menpan RB Tjahjo Kumolo.

Dia merinci motif pertama, yakni apa motif Kepala Biro Hukum KPK dan Direktur Hukum Kementerian Hukum dan HAM untuk menandatangani risalah rapat yang tidak hadir, tetapi dihadiri oleh pimpinan lembaga.

Kedua, apa motif para pimpinan lembaga dalam hal ini Ketua KPK, Kepala BKN, Kemenpan RB, Kepala LAN, dan Menkumham yang menolak menandatangani rapat yang mereka hadiri.

Ketiga, apa motif Kepala BKN dengan sukarela melakukan penilaian TWK, padahal dia tahu lembaga itu tidak kompeten, bahkan tidak punya instrumen untuk melaksanakannya.



https://www.tribunnews.com/nasional/2021/07/21/75-pegawai-telusuri-potensi-pelanggaran-pidana-pimpinan-kpk-pasca-twk-disebut-maladministrasi