8.000 Peserta BPJS Kategori PBI-APBD Kota Bogor Dihapus

    Peserta yang dihapus NIK-nya tidak sesuai dengan Disdukcapil dan menjadi temuan BPK.

    REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Sebanyak 8.000 dari 193.000 peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI)-Anggaran Belanja Daerah (APBD) di Kota Bogor, Jawa Barat, ditiadakan. Ribuan peserta dikeluarkan dari layanan BPJS Kesehatan karena ketidaksesuaian dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

    Kepala Bidang Penanganan Masyarakat Miskin dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Okto Muhamad Ikhsan mengatakan, data tersebut ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), awal Agustus lalu. Temuan data ganda tersebut telah didaftarkan ke BPJS Kesehatan.

    “Jadi apa yang dihapus, NIK tidak dicocokkan di Disdukcapil, temuan BPK. Dihapus dulu, lalu diregistrasi ulang dengan cara NIK dicocokkan dulu dengan Dukcapil,” kata Okto kepada Republik, Minggu (29/8).

    Dalam hal ini, kata Okto, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Disdukcapil Kota Bogor selalu bersinergi. Jadi, meskipun ditiadakan, peserta PBI-APBD dapat mendaftar ulang ke layanan BPJS Kesehatan, asalkan sesuai NIK-nya terlebih dahulu di Disdukcapil Kota Bogor.

    Setelah mencocokkan NIK dengan e-KTP, lanjutnya, hanya masyarakat yang datanya terhapus yang bisa mendaftar ulang ke BPJS Kesehatan sebagai PBI-APBD, melalui aplikasi Solid milik Dinas Sosial Kota Bogor. Saat ini, kartu BPJS Kesehatan milik masyarakat yang datanya telah dihapus dinonaktifkan sementara tanpa pemberitahuan.

    Sehingga, lanjut Okto, jika sangat membutuhkan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bogor dapat memberikan pelayanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun, masyarakat harus mendaftar ulang sebagai peserta kategori PBI-APBD BPJS Kesehatan di masa mendatang, karena Jamkesda hanya dapat digunakan satu kali. Sementara itu, rumah sakit juga tidak boleh menolak pasien dari golongan manapun.

    “Kalau mendesak bisa pakai Jamkesda, tapi harus ada bukti daftar peserta PBI-APBD. Tapi kalau perlu lebih lanjut jangan pakai Jamkesda lagi, tapi pakai kartu PBI-APBD yang sudah didaftarkan lagi dan sah,” kata Okto.

    Soal biaya yang sudah dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui APBD, Okto menegaskan 8.000 data yang dihapus memang layak dibayar. Namun data yang didaftarkan tidak sesuai dengan data yang ada di Disdukcapil Kota Bogor.

    Dari kuota 200.000 peserta PBI-APBD yang disediakan di Kota Bogor, 193.000 di antaranya telah didaftarkan oleh masyarakat, termasuk 8.000 data yang dihapus. Dalam satu bulan, iuran yang dibayarkan BPJS Kesehatan Kelas III sekitar Rp 35 ribu per peserta.

    Jadi, lanjutnya, Pemkot Bogor tidak membayar dua kali lipat untuk data ganda. Sebab, 8.000 data yang dihapus memang peserta yang berhak menerima manfaat.

    “Jadi yang dibayar waktu itu sah, itu bukan NIK, tapi kartu BPJS. Mungkin dipakai terus menerus dan dibayar langsung dari APBD. Jadi saat BPK memasangkan NIK, tidak cocok, jadi dihapuskan,” jelasnya.

    Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhamad Mohan menyoroti temuan data ganda dari BPK. Ia mengatakan, hal ini tentu menjadi sorotan khusus karena ada ancaman penerima PBI-APBD yang berhak akan dicoret namanya karena masalah data antara kedua instansi yang tidak terintegrasi.

    “Dengan data mereka yang tidak terkoneksi ke Solid, ada kemungkinan terjadi duplikasi data. Kami minta jaminan dari BPJS kesehatan agar mereka bisa mengintegrasikan ini, sehingga data yang diberikan dari Dinas Sosial melalui aplikasi Solid bisa linier dengan data penerima dan NIK dari Disdukcapil,” kata Mohan.

    Terkait temuan yang muncul, Mohan mengatakan akan terus memantau agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang jelas dari APBD Kota Bogor.

    “Kami sudah melihat temuan BPK, kami akan pantau proses perbaikannya. Karena ada juga kekhawatiran kemungkinan pembayaran ganda antara peserta Mandiri dan PBI,” katanya.



    https://www.republika.co.id/berita/qylcvv457/8000-peserta-bpjs-kategori-pbiapbd-kota-bogor-dihapuskan