Ada empat potensi maladministrasi, Ombudsman melarang ekspor benih lobster

    Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Reynas Abdila

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyampaikan hasil Rapid Assessment terkait pengelolaan ekspor benih lobster bening (BBL) kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis (8/4/2021). .

    Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, hasil deteksi dini menyebabkan munculnya empat potensi maladministrasi.

    Empat potensi maladminitasi yang ditemukan yaitu pertama, adanya diskriminasi pemenuhan kriteria sebagai nelayan penangkap BBL dan proses penetapan eksportir BBL dan nelayan BBL. Kedua, adanya permintaan ganti rugi pemenuhan persyaratan teknis penetapan BBL. eksportir dan penunjukan penangkap BBL, ”jelas Yeka dalam jumpa pers.

    Baca juga: Ombudsman Siapkan RCO untuk Warga yang Ingin Mengadukan Pelayanan Publik

    Kemudian, temuan ketiga Ombudsman adalah tindakan sewenang-wenang para eksportir BBL dalam menentukan skema kerjasama atau pola kemitraan dengan nelayan penangkap BBL.

    Selain itu, temuan keempat adalah penyalahgunaan kewenangan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dan eksportir BBL atas penetapan harga BBL dengan menggunakan kriteria harga patokan terendah.

    Ombudsman Indonesia menyampaikan dua opsi yang bisa diusulkan Ombudsman kepada KKP, antara lain mencabut atau merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 dan menyusun peraturan baru yang mengatur ekspor BBL dalam batas waktu tiga tahun dengan evaluasi tahunan oleh BUMN Perikanan. , serta mengatur alokasi sebagian keuntungan untuk pembangunan. penanaman.

    Baca juga: Menggerebek gudang penyimpanan di Cisauk sebanyak 85 ribu bibit

    Sedangkan opsi kedua adalah merevisi Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Kepiting di Wilayah Indonesia dengan membatasi ekspor hanya lobster yang dibudidayakan oleh swasta.

    “Kementerian Kelautan dan Perikanan juga perlu mengkaji dan membentuk Sovereign Wealth Fund khusus untuk komoditas kelautan dan menggunakan dana tersebut untuk mendanai penelitian dan pengembangan budidaya lobster dan hasil perikanan lainnya,” tambah Yeka.




    Source