Ada Karyawan Diminta Bayar Vaksin, Satgas: Laporkan!

Perusahaan wajib menanggung pengadaan vaksin agar karyawan tidak dipungut biaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Satgas Penanganan Covid-19 menyayangkan adanya laporan yang menyebutkan perusahaan menyebutkan biaya vaksinasi bagi karyawannya. Padahal, sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait penerapan vaksinasi gotong royong, perusahaan diwajibkan menanggung semua vaksin agar karyawan tidak dipungut biaya sepeser pun.

“Pemerintah sangat menyayangkan adanya pihak tertentu yang memungut biaya dalam pelaksanaan program gotong royong vaksinasi,” kata Wiku Adisasmito, juru bicara pemerintah untuk Penanganan Covid-19 dalam keterangan persnya, Kamis (20/5).

Wiku juga meminta masyarakat atau pegawai yang menemukan fenomena serupa yakni adanya biaya vaksinasi Covid-19 segera melaporkannya ke dinas kesehatan atau kementerian kesehatan. Pemerintah berjanji akan segera menindaklanjuti.

“Masyarakat yang mencari pungutan harus segera melaporkannya. Saya ingatkan, program gotong royong vaksinasi dilakukan secara gratis,” kata Wiku.

Perusahaan, tambah Wiku, juga dilarang memotong gaji karyawan untuk program vaksinasi gotong royong. Semua biaya vaksinasi harus ditanggung oleh perusahaan tanpa harus memotong hak karyawan.

“Perusahaan yang mengikuti program ini juga dilarang memotong gaji karyawan untuk kepentingan program gotong royong vaksinasi,” ujarnya.

Laporan karyawan yang dikenakan biaya vaksinasi itu diungkapkan oleh akun @ laporcovid19 di media sosial Instagram. Namun, tidak dijelaskan lokasi perusahaan yang bersangkutan.

“Apakah orang harus membayar vaksin selama pandemi? Ingat, vaksin adalah hak semua warga negara,” tulis akun tersebut.

Vaksinasi gotong royong ditargetkan menjangkau 30 juta karyawan di seluruh Indonesia. Ada empat jenis vaksin yang akan digunakan dalam program ini, yaitu Sinopharm, Novavax, Moderna, dan Cansino. Namun, hingga saat ini hanya vaksin Sinopharm yang siap digunakan untuk vaksinasi gotong royong.




Source