Ada Vaksin Yang Dijual, Kementerian Kesehatan Minta Pemerintah Daerah Pantau Lebih Ketat

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Kesehatan meminta pemerintah daerah memperkuat pengawasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Hal itu terkait temuan kasus jual beli vaksin Covid-19 yang melibatkan tiga ASN dan satu agen properti di Medan.

    “Pemerintah daerah ini diminta memperkuat pengawasannya karena vaksin juga diserahkan kepada pemerintah daerah,” kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemkes) Siti Nadia Tarmizi. Republika.co.id, Senin (24/5).

    Lebih lanjut, pemerintah juga menyerahkan kasus ini kepada penegak hukum untuk ditindak tegas. Kementerian Kesehatan menyayangkan adanya tindakan pelanggaran hukum terkait vaksinasi Covid-19 ini.

    Siti Nadia menjelaskan, pemerintah telah mengatur tahapan vaksinasi sesuai target prioritas berdasarkan risiko penularan dan kerentanan. Karena itu, dia meminta masyarakat bersabar untuk mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 ini.

    “Ini menunjukkan antusiasme masyarakat, namun di sisi lain masyarakat tetap diminta bersabar sesuai prioritasnya. Karena keluar dari pandemi merupakan upaya bersama dan saling mendukung,” ujarnya.

    Ia menegaskan, pemerintah telah menjamin memberikan vaksinasi gratis bagi semua masyarakat sesuai targetnya. Vaksinasi juga dilakukan sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. “Masyarakat diimbau untuk bersabar dan sesuai dengan tahapan yang telah diberikan pemerintah,” imbuhnya.

    Siti Nadia mengingatkan, dalam proses vaksinasi juga terdapat standar pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya kejadian tindak lanjut pasca imunisasi (KIPI). “Kami tidak mengharapkan vaksinasi yang tidak sesuai dengan aturan yang berpotensi berpotensi terjadi Kejadian Terkait Pasca Imunisasi (KIPI),” ujarnya.

    Sebelumnya, Polda Sumut menangkap sejumlah oknum pegawai negeri sipil (ASN) terkait dugaan penjualan vaksin Covid-19 ilegal. Pegawai negeri sipil terkait penjualan vaksin ilegal tersebut ditugaskan ke Dinas Kesehatan Sumut dan salah satu Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Sumut.

    Kapolda Sumut Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak menjelaskan, vaksin tersebut sebaiknya digunakan untuk memvaksinasi PNS dan narapidana di Rutan Tanjung Gusta, Medan. Namun, vaksin Sinovac digunakan untuk kegiatan ilegal.

    Peserta vaksinasi ilegal diminta membayar Rp 250 ribu. Vaksin Covid-19 diberikan kepada 1.085 orang dalam 15 kegiatan vaksinasi ilegal yang dilakukan di Medan hingga Jakarta. Vaksinasi ilegal ini diketahui sudah berlangsung sejak April 2021.


    Source