Agar data ASN, purnawirawan TNI dan Polri menjadi asabri akurat untuk bekerjasama dengan BKN

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Agar data Aparatur Sipil Negara, pensiunan Kementerian Pertahanan dan Polri akurat, PT ASABRI (Persero) telah menandatangani perjanjian kerjasama (PKS) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

    Data yang akurat dapat membantu PT ASABRI (Persero) dalam memberikan laporan kepada peserta mengenai jumlah simpanan premi dan perkembangannya, serta perbaikan data riwayat keluarga guna mengetahui ahli waris yang berhak jika terjadi sesuatu pada peserta.

    Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonsiliasi data peserta aktif dan pensiunan secara rutin di seluruh instansi TNI dan Polri, termasuk Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

    Baca juga: Kepala BNPT Serahkan Hot Ball Polemik TWK Pegawai KPK ke BKN

    Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengucapkan terima kasih kepada PT ASABRI (Persero), “Saat ini BKN sedang melengkapi datanya secara mandiri, sehingga bisa berjalan seiring menghasilkan data yang valid,” kata Bima dalam keterangan yang diterima Tribun, Rabu (19/2). / 5/2021) malam.

    Direktur Utama PT ASABRI (Persero) Wahyu Suparyono mengatakan kerjasama tersebut diharapkan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan optimal sehingga menghasilkan data yang akurat, valid dan akuntabel sehingga dapat digunakan untuk melayani peserta khususnya ASN dan memberikan informasi. layanan berbasis digital untuk peserta PT ASABRI. (Persero).

    Baca juga: Gedung Kerajinan Rupi Milik Tersangka Korupsi Asabri Benny Tjokrosaputro Disita

    Sesuai dengan prinsip 5T tepat waktu, tepat orang, tepat nomor, tepat alamat, dan tertib administrasi, ”kata Wahyu.

    Dalam penandatanganan kerjasama tersebut, Direksi PT ASABRI (Persero) menghadiri rapat di Gedung BKN, Jakarta.

    Sebagai perusahaan BUMN bidang jaminan sosial bagi Prajurit TNI, Polri, ASN Kemhan dan Polri, PT ASABRI (Persero) senantiasa berupaya untuk dapat memberikan manfaat yang optimal bagi pesertanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 yang berlaku efektif sejak tanggal 30 September 2020.

    Baca juga: Tersangka Korupsi Asabri Terdeteksi Mencuci Uang dari Kejahatan Melalui Bitcoin

    Data yang akurat dan tepat waktu dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan prima kepada peserta. Apalagi bagi TNI dan POLRI yang telah berubah status menjadi ASN, sehingga perlu adanya data yang akurat tentang anggota TNI dan POLRI yang menduduki jabatan struktural di instansi pemerintah. (Willy Widianto)




    Source