Agenda KPU Menuju Pemilu 2019

Sumbawa Besar, Gaung NTB
Dalam menggelar Pemilihan Umum (Pemilu) Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan beberapa tahap pencermatan terhadap Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan satu (DPT HP 1) Pemilu 2019 diantara kegiatan pencermatan adalah dari DPT HP 1 itu dilakukan impetarisir yaitu terkait dengan pemilih ganda, data anomali adalah data perbaikan dari pemilih yang terdaftar di DPT HP 1, sel achievement yaitu cermatan yang diproleh sendiri terhadap kualitas DPT HP 1 yang terdiri dari perubahan data kemudian pemilik ganda yang tidak bisa terdekteksi data ganda yang pertama kali ditemukan, dan yang terakhir yaitu melakukan verifikasi faktual terhadap daftar pemilih atau DP 4 dan non DPT diklaim oleh Catatan Sipil (Capil)pada pemilu 2019.
Menurut Divisi Teknis Penyelenggaraan Aryati, Spd.I,menyampaikan bahwa keempat kegiatan itu tengah dilakukan pencermatan dan melakukan verifikasi factual di lapangan oleh teman-teman Panitia Pengugutan Suara (PPS) di desa masing-masing. Selanjutnya saat ini KPU tengah menginpentalisir atau mendata pemilih di kampus-kampus salah satunya yang baru didata yaitu Universitas Teknologi Sumbawa (UTS).
Oleh karena itu kata Aryati, KPU ingin mengetahui pemilih masing-masing kampus berapa yang sudah terdaftar untuk memilih dan berapa pemilih yang belum tercatat sebagai pemilih untuk memastikan setiap warga Negara yang sudah memenuhi syarat untuk memiliki hak pilih itu bisa tercatat atau terdaftar sebagai pemilih sehingga dapat menggunakan hak pilihnya nanti pada tanggal 17 April 2019 .
Selanjutnya, ouput dari kegiatan tersebut yaitu untuk data ganda,anomaly data, achievement,dan kegiata GMHP (ketemuan dengan universitas yang ada di Kabupaten Sumbawa) untuk memastikan pemilihan yang dari luar Sumbawa maupun luar Provinsi NTB yang sudah memenuhi syarat.
“harapanya kita saat pemilu 2019 lebih baik dari yang sebelumnya atau lebih meningkat dari pemilu yang kemaren dan kepada masyarakat agar mampu menggunakan hak pilihnya,oleh karena itu kami saat ini sedang memastikan agar warga Indonesia bisa menggunakann hak pilihnya yang sudah memenuhi syarat yang di sampaikan oleh KPU” demikian Aryati.