Ahli Epidemiologi: PPKM akan selalu ada sampai epidemi terkendali

    Ahli epidemiologi mengatakan PPKM harus dipantau secara ketat sesuai dengan indikator.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ahli epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI), Iwan Ariawan mengatakan, penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus dilaksanakan dan dipantau secara ketat sesuai indikator. Ia meyakini jika hal ini dilakukan, kasus Covid-19 dapat terus ditekan dan dikendalikan.

    “PPKM akan selalu ada sampai wabah terkendali. Tingkat PPKM bisa naik, bertahan atau turun, sesuai indikator. Jika PPKM dilaksanakan dan dipantau secara ketat sesuai indikator, disertai dengan peningkatan cakupan program pelayanan kesehatan. , 3T dan vaksinasi, kasus akan berkurang dan mengarah pada wabah yang terkendali,” katanya. Iwan Ariawan, Selasa (17/8).

    Iwan mengatakan PPKM di Jawa-Bali telah menunjukkan mampu menekan penularan Covid-19. Ia juga berharap pelaksanaan PPKM di luar Jawa-Bali juga akan menunjukkan efek yang sama.

    Per Senin 16 Agustus, pemerintah mengizinkan kapasitas mal meningkat dari 25% menjadi 50%. Kemudian, aktivitas di tempat ibadah naik menjadi 50%. Kemudian, bekerja di kantor bisa 100% dengan syarat yang ketat. Terkait pelonggaran tersebut, Iwan menyarankan agar prosedur yang telah dibuat harus dilakukan secara konsisten.

    “Perlu dipantau apakah pelonggaran ini menyebabkan peningkatan kasus Covid-19 di kalangan pengunjung tempat-tempat tersebut atau tidak,” kata Iwan.

    Jika ada indikasi prosedur tidak dilakukan secara konsisten atau menjadi sumber penularan, maka perlu dikencangkan kembali. Bahkan penutupan tempat-tempat tersebut.

    Ia menambahkan, pelaksanaan PPKM juga harus dibarengi dengan peningkatan cakupan protokol kesehatan, 3T (pengujian, penelusuran, dan perlakuan) dan vaksinasi.

    Sementara itu, mantan Direktur World Health Organization (WHO) Asia Tenggara, Prof Tjandra Yoga Aditama menilai ada tiga kondisi yang bisa menentukan penyebaran Covid-19 terkendali atau tidak. Pertama, pembatasan sosial.

    “Pembatasan sosial itu untuk perorangan, dimulai dengan penggunaan 3M atau 5M. Jika pemerintah menerapkan pembatasan sosial seperti PSBB, PPKM atau yang lainnya silahkan,” kata Tjandra yang juga Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI).

    Kedua, pelacakan dan pengujian harus ditingkatkan sesuai target. Dia mengatakan tes harus ditingkatkan menjadi 400 ribu, pelacakan harus dilakukan. Untuk setiap orang yang positif, 15 orang di sekitarnya diuji,” kata Tjandra.

    Ketiga, vaksinasi harus ditingkatkan. Menurut dia, target minimal 2 juta sehari harus terpenuhi. Menurutnya, vaksinasi penting untuk mencegah Covid-19. Penggunaan sertifikat vaksin sebagai syarat masuk ke mal, termasuk bagian dari pelonggaran bertahap. Namun meski sudah divaksin, prinsip menjaga jarak dan memakai masker tetap harus dijalankan.



    https://www.republika.co.id/berita/qy07of354/epidemiolog-ppkm-akan-selalu-ada-sampai-wabah-terkendali