Ahli Epidemiologi Sebut PPKM Darurat Tidak Berdampak Signifikan

    Menurut undang-undang, pemerintah harus melakukan karantina wilayah atau lockdown.

    REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Ahli Epidemiologi Universitas Airlangga, Surabaya, dr. Windhu Purnomo menilai penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak berdampak signifikan terhadap pengendalian Covid-19 di Jawa dan Bali. Windhu menjelaskan, sampai sekarang jumlahnya tingkat positif di Jawa dan Bali masih sangat tinggi dari standar maksimal 5 persen.

    Katanya, angka tingkat positif di Jawa-Bali hingga Sabtu (24/7) kemarin masih di atas 30 persen. Dia merinci, untuk Banten sudah 37 persen. Kemudian, DKI Jakarta 40 persen, Jawa Barat 43 persen, Jawa Tengah 42 persen, Yogyakarta 44 persen, Jawa Timur 42 persen, dan Bali 32 persen.

    “Padahal standarnya tidak lebih dari lima persen. Artinya sejak penerapan PPKM belum berdampak apa-apa karena risikonya masih tinggi,” kata Windhu saat dikonfirmasi, Minggu (25/7).

    Windhu menjelaskan, risiko yang sangat tinggi itu sesuai dengan tingginya jumlah kasus harian. Selain itu, masih banyak rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat yang full stock.

    Windhu mengatakan, hal itu diperparah dengan rekor angka kematian yang masih tinggi. Windhu menilai tingginya jumlah kasus tersebut karena mobilitas masyarakat yang tinggi.

    Meski demikian, kata dia, upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan PPKM Darurat tersebut sedikit banyak mengurangi mobilitas masyarakat. “Mobilitas masyarakat masih tinggi. 70 persen masyarakat harus tinggal di rumah, sedangkan 30 persen adalah mereka yang bekerja di sektor esensial dan kritis,” ujarnya.

    Oleh karena itu, kata Windhu, jika substansi pelaksanaan PPKM Level 3-4 masih belum berdampak signifikan, sebaiknya tidak dilakukan sama sekali. Sebab, kata dia, melakukan hal itu pun tidak berdampak besar.

    Namun, jika hal ini terus berlanjut, pemerintah harus mengubah substansi PPKM dengan nilai-nilai yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Menurut undang-undang, pemerintah seharusnya mengarantina wilayah atau kuncitara.

    “Kalau mau dilanjutkan, substansinya harus diubah sementara pemerintah menyalurkan bansos. Namun, bansos ini harus tepat sasaran dan tepat waktu. Kemudian, bantuan itu jangan hanya bertahan beberapa hari atau seminggu, jadi warga akan terus bergerak. Jika terus berlanjut, harus ditinjau ulang isinya,” ujarnya.



    https://www.republika.co.id/berita/qwsu8h428/epidemiolog-sebut-ppkm-darurat-tak-berdampak-signifikan