Airlangga: THR sebagai instrumen untuk mendorong konsumsi jelang lebaran

TRIBUNNEWS.COM – Penegasan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kepada pengusaha untuk membayar tunjangan hari kerja dan karyawan pada tahun 2021 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk pemulihan ekonomi di Indonesia. THR menjadi instrumen untuk merangsang konsumsi menuju Labaran.

Airlangga menyatakan THR akan memperkuat daya beli masyarakat serta mendorong konsumsi dan aktivitas belanja masyarakat. Padahal, pemerintah memperkirakan ada potensi nyata peningkatan konsumsi sebesar Rp151,2 triliun dari pemberian THR dan gaji ke-13 di bulan Ramadhan 1442 H dan Lebaran 2021.

“THR bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan kinerja perekonomian secara keseluruhan, terutama pada triwulan II-2021,” kata Airlangga dalam keterangan persnya.

Potensi peningkatan konsumsi diperkirakan muncul dari pegawai yang tergabung dalam BPJS Tenaga Kerja yang diperkirakan mencapai 20 juta orang. Jika per orang mendapat THR sekitar Rp 5 juta, maka potensi konsumsinya Rp 100 triliun.

Sedangkan untuk tenaga kerja formal yang bukan anggota BPJS Tenaga Kerja diperkirakan ada 36 juta orang. Jika per orang mendapat THR kurang lebih Rp. 2 juta, potensi konsumsinya Rp. 72 triliun.

Untuk ASN (aparatur sipil negara), TNI dan Polri di Indonesia diperkirakan ada 4,3 juta orang yang menerima THR, dimana per orang sekitar Rp. 5 juta. Selain itu, ASN, TNI dan Polri menerima gaji ke-13 yang diperkirakan mencapai Rp. 5 juta. Potensi konsumsi sektor ini diperkirakan mencapai 43 triliun rupiah.

Namun, pemerintah hanya memperkirakan sekitar 70 persen dari potensi THR akan digunakan untuk konsumsi sebesar Rp 151,2 triliun. Angka tersebut, meski hanya dua persen dari total konsumsi rumah tangga nasional, akan tetap cukup tinggi dan diyakini akan menggerakkan perekonomian sepanjang bulan Ramadhan dan Idul Fitri.

Pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik menyatakan telah terjadi penurunan konsumsi rumah tangga sebesar 2,63 persen. Dengan adanya kepastian THR tersebut, diharapkan tahun 2021 ini tidak terulang kembali. Bahkan diperkirakan akan terus meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai implementasi dari UU Cipta Kerja yang diberlakukan oleh pemerintah, pekerja kontrak waktu tertentu (PKWT) dan pekerja kontrak tidak terbatas (PKWTT) juga harus menerima uang THR-nya.

Jumlah uang yang diterima PKWT dan PKWTT sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja adalah untuk masa kerja 12 bulan penuh dan akan mendapat THR gaji satu bulan. Sedangkan pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan hingga kurang dari 12 bulan juga akan mendapatkan THR. Perhitungannya, masa kerja dibagi 12 bulan dikalikan dengan gaji satu bulan.

Untuk pekerja harian yang bekerja lebih dari 12 bulan, hal yang sama juga terjadi. Mereka akan menerima THR gaji 1 bulan dihitung dari gaji rata-rata setiap bulan. Demikian pula, pekerja harian yang bekerja minimal satu bulan hingga kurang dari 12 bulan dari skema pembayaran THR untuk satu bulan gaji diambil dari rata-rata gaji 12 bulan terakhir mereka.

Pemerintah sendiri akan membentuk Pos THR untuk mengawasi pembayaran THR ini. Masyarakat atau pekerja dapat melapor ke THR Posko jika mengalami kendala terkait pembayaran THR dari perusahaan atau pemberi kerja.




Source