Amnesty International Indonesia Menyesal MK Tolak Judicial Review Terkait Pemindahan Status Pegawai KPK

    Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Amnesty International Indonesia menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak seluruh permohonan KPK Watch Indonesia terkait pasal peralihan status pegawai (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK .

    “Kami menyayangkan putusan MK yang menolak permohonan uji materi terkait pasal peralihan status pegawai KPK,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/ 2021).

    Padahal, kata dia, sebelumnya Ombudsman Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menemukan pelanggaran dalam proses peralihan status pegawai KPK ke ASN, khususnya dalam proses tes wawasan kebangsaan (TWK).

    Ombudsman RI menyatakan pelaksanaan TWK telah menyimpang secara prosedural, menyalahgunakan kewenangan antar pejabat lembaga negara, dan mengabaikan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak menggunakan TWK sebagai alasan pemberhentian pegawai KPK.

    Baca juga: Ketukan! MK Tolak Gugatan Pegawai KPK, Putuskan TWK Sesuai Konstitusi

    Sementara itu, Komnas HAM juga menemukan 11 pelanggaran HAM yang terjadi selama proses TWK, antara lain pelanggaran hak atas pekerjaan, informasi, keadilan dan kepastian hukum, tidak didiskriminasi, serta agama dan kepercayaan yang dilindungi UUD 1945. dan juga UU no. 39/1999.

    Menurut Usman, ketentuan Undang-Undang tentang tes dalam seleksi personel merupakan hal yang lumrah.

    Namun jika ketentuan tersebut tidak definitif dan menimbulkan multitafsir sehingga memicu proses lamaran yang diskriminatif dan melanggar hak-hak pekerja.

    “Jadi norma yang mengatur soal tes itu harus dibatalkan, termasuk hasil tesnya,” ujarnya.

    Atas dasar itu, Amnesty International Indonesia mendesak Presiden Jokowi untuk menjalankan rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM RI yang menurut Usman sudah tepat dalam menjalankan tugasnya sesuai undang-undang.



    https://www.tribunnews.com/nasional/2021/09/01/amnesty-international-indonesia-sayangkan-mk-tolak-uji-materi-terkait-alih-status-pegawai-kpk