Aneh, Pemberi Suap dalam Kasus Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara selamat dari dakwaan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kuasa hukum mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail, menganggap aneh dakwaan yang diajukan Komisi Pencegahan Korupsi (KPK) terhadap Juliari dalam kasus dugaan korupsi pemberian bantuan sosial (bansos) sembako dalam konteks penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial pada tahun 2020.

Pasalnya, dalam kasus ini Juliari didakwa menerima suap sebesar Rp29,252 miliar, namun pemberi atau suap tidak dituntut atau diadili karena memberikan suap melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

“Seperti yang saya katakan tadi, yang kita pertanyakan jumlahnya uang 29 Milyar. Karena surat dakwaan sudah disebutkan, tapi orangnya tidak pernah hadir padahal ada yang mengaku tapi tidak, sampai sekarang belum dituntut. sebagai pemberi suap ini, ”kata Maqdir usai sidang pembacaan dakwaan Juliari di Pengadilan Tipikor di Jakarta, Rabu (21/4/2021).

Menurut Magdir, jika benar uang Rp29,252 miliar itu suap, maka harus dijelaskan siapa suap itu.

Kalaupun masuk dalam kategori penyuapan pasif, kata dia, harus jelas juga siapa yang memberi karena penyuapan merupakan delik berpasangan.

“Kami katakan karena setahu kami, tindak pidana suap adalah delik berpasangan, ada pemberi dan penerima. Dan klien kami didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Tipikor. Tapi tidak ada yang punya. dikenakan biaya sebagai pemberi uang sebesar Rp29.252.000.000,00, ”kata Maqdir.

Karena itu, Maqdir meminta majelis hakim memberi perhatian khusus terhadap jumlah uang yang tercantum dalam dakwaan yang diterima Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

Baca juga: Jaksa KPK Telepon Juliari Potong Rp10.000 dari Setiap Paket Bansos Covid-19

Dalam surat dakwaan disebutkan bahwa Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso menerima Rp1.280.000.000,00 dari Harry Van Sidabukke (terkait penunjukan PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude dalam pemberian bansos) dan uang tunai Rp1.950.000.000. . 00 dari Ardian Iskandar Maddanatja (terkait penunjukan PT Tiga Pilar Agro Utama), serta Rp. 29.252.000.000,00 dari beberapa perusahaan penyedia bantuan sembako di Kementerian Sosial pada tahun 2020.

Artinya nyata suap yang dibebankan kepada klien kami (Juliari) dengan suap hanya Rp 3,23 miliar, yakni dari Harry Van Sidabukke sebesar Rp1,28 miliar dan Ardian Iskandar Maddanatja Rp1,95 miliar. Jadi bagi kami, Rp29.252 miliar ini tidak masuk akal dan tidak jelas selain untuk menambah angkanya. Kalau dibenarkan, kita buat saja dalam jumlah besar tanpa perlu alat bukti, lalu serahkan ke pengadilan untuk dievaluasi, “jelasnya.

Berdasarkan data dakwaan, tercatat 57 pedagang atau perusahaan diduga telah membayar suap senilai total Rp29.252 miliar kepada Juliari melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso dalam pengadaan bantuan sembako di Kementerian Sosial pada tahun 2020.




Source