Anggaran Alutsista Kemhan dinilai cenderung konservatif

    Pemerintah disarankan untuk berhati-hati mencari pendanaan untuk modernisasi alutsista.

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pengamat militer dari Universitas Binus, Curie Maharani, menilai anggaran Rp 1,760 triliun untuk modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) masih wajar. Bahkan, dia menilai anggaran yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian Pertahanan untuk memodernisasi alutsista sebesar ini cenderung konservatif.

    “Angka ini normal, cenderung konservatif,” katanya dalam keterangannya, Selasa (1/6). Curie membandingkan anggaran modernisasi alutsista yang tertuang dalam strategi pembangunan Minimum Essential Force (MEF) III (2020-2024) yang mencapai Rp. 186.623,3 miliar atau sekitar Rp. 2,7 triliun per tahun.

    Setahu saya, anggaran modernisasi alutsista di MEF III sebesar Rp186.623,3 miliar yang berarti sekitar 2,7 miliar rupiah per tahun, sedangkan rata-rata anggaran modernisasi alutsista yang dialokasikan untuk tahun 2020-2044 sekitar Rp3 triliun per tahun. Ada sedikit perbedaan dimana kita harus memperhitungkan defisit dan kenaikan harga alutsista,” ujarnya.

    Menurut Curie, persoalan yang dapat dilihat dalam rancangan peraturan presiden tentang peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) adalah upaya pemerintah menyelesaikan implementasi modernisasi yang tidak tepat sasaran. Salah satu alasannya adalah perubahan atau peninjauan kembali MEF.

    “Dengan melakukan pengadaan di depan, diharapkan pelaksanaannya lebih konsisten. Tapi apakah bisa dengan regulasi? Itu yang perlu dijelaskan,” kata Curie.

    Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi juga menilai anggaran Rp 1.760 triliun untuk membeli alutsista selama 25 tahun masih relatif kecil. “Kalau dihitung 25 tahun ya, sebenarnya kecil ya,” ujarnya.

    Jika rancangan itu disetujui Presiden, kata Fahmi, pemerintah bisa mengejar target belanja pertahanan maksimal 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per tahun. Sebab, anggaran tersebut akan ditambahkan ke anggaran pertahanan rutin rata-rata 0,78 persen dari PDB per tahun. Fahmi mengatakan jika dibandingkan dengan potensi PDB Indonesia selama 25 tahun, yang jumlahnya bisa mencapai lebih dari Rp. 375 ribu triliun, angka Rp. 1.760 triliun sangat kecil yaitu 0,5 persen.

    Namun, dia menegaskan, pemerintah perlu berhati-hati dalam mencari pendanaan karena rencananya akan dipenuhi dari utang luar negeri. Ia melihat perlu adanya rencana belanja jangka panjang seperti yang sedang disiapkan Kemenhan karena selama ini terjadi inkonsistensi belanja alutsista. Sementara itu, dalam rancangan Perpres yang telah beredar, pemerintah berusaha menjaga konsistensi belanja alutsista dan pengadaan di muka.

    Menurut Fahmi, masalah utama selama ini adalah perlambatan pengadaan alutsista berdasarkan data 2015-2019. Padahal Indonesia sudah memiliki MEF sejak 2007. “Ada beberapa rencana pembelian yang nyatanya mandek sampai hari ini. Misalnya wacana pembelian Sukhoi SU-35. Itu kan, sudah lama, tapi sampai hari ini tidak jelas, jadi beli atau tidak,” ujarnya



    https://www.republika.co.id/berita/qu14u1436/anggaran-alutsista-kemenhan-dinilai-cenderung-konservatif