Anggota DPR: Kekerasan Berbasis Gender Online Ancaman Serius

    Kekerasan berbasis gender online meningkat tiga kali lipat selama tahun 2020

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Christina Aryani mengatakan kekerasan berbasis gender online (online) merupakan ancaman serius bagi perempuan Indonesia.

    “Jumlah kekerasan berbasis gender online semakin meningkat dan menjadi momok yang menakutkan bagi banyak perempuan di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan, perkembangan era digital di Tanah Air tidak hanya membawa manfaat positif, tetapi sekaligus juga menjadi ancaman serius, khususnya bagi kaum perempuan. Oleh karena itu, situasi ini perlu mendapat perhatian serius tidak hanya dari masyarakat tetapi juga dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

    “Dari sekian banyak catatan yang kami kumpulkan, baik dari Komnas Perempuan, Safenet, LBH Apik maupun lembaga lainnya, kekerasan berbasis gender online sangat sering terjadi,” ujarnya.

    Menurutnya, masalah ini perlu segera diatasi untuk mencegah semakin banyaknya korban yang jumlahnya cenderung meningkat dari hari ke hari karena sangat mengkhawatirkan. Ia mengatakan kasus kekerasan berbasis gender online meningkat 940 kasus pada tahun 2020 atau ada peningkatan tiga kali lipat dari tahun 2019.

    Belum lagi jumlah kasus penyebaran konten mesra nonsensual yang juga meningkat sebesar 375 persen atau setara dengan 169 kasus pada tahun 2020. “Ini sangat serius sekaligus memprihatinkan. Korban rata-rata adalah perempuan,” ujarnya.

    Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar mengungkapkan adanya temuan adanya bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online yang kerap menimpa perempuan di Indonesia, antara lain penipuan cinta, revenge porn, sexortation hingga pemalsuan akun dengan tujuan menodai. nama baik korban. Ini termasuk sexting, cyber stalking, viktimisasi dan pelecehan dunia maya, yang membanjiri akun korban dengan komentar yang melecehkan, mengancam atau menakut-nakuti korban.

    Ini semua adalah bentuk kekerasan nyata dan ini terjadi pada perempuan Indonesia, katanya. Oleh karena itu, upaya-upaya misalnya dalam hal literasi etika media sosial perlu terus ditingkatkan. Selain itu, diperlukan juga langkah-langkah perlindungan yang jelas dan tegas dari negara.

    Dalam artian negara perlu memikirkan secara serius langkah-langkah perlindungan yang konkrit, khususnya bagi perempuan yang telah menjadi korban. “Adakah perlunya kerangka legislatif selain literasi digital atau upaya media sosial? Biasakan saja, bahwa perilaku kita di dunia nyata harus sama beradabnya dengan perilaku di dunia. Ruang digital,” kata Christina.

    sumber: Antara




    Source