Anggota DPR mengkritik keras larangan pembukaan tempat wisata saat mudik

RIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengecam keras kebijakan pemerintah membuka destinasi wisata, tapi melarang orang mudik.

“Apa tujuan dari kebijakan ini? Jika pelarangan mudik untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, kenapa destinasi wisata dibuka dan dibolehkan? Ini akan membuat orang bingung dan ‘bandel’ untuk tetap mudik,” Netty kata dalam siaran persnya, Selasa (13/4 / 2021).

Netty meminta pemerintah konsisten dalam mengambil kebijakan karena saat ini kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi.

Data per Minggu (11/4/2021) menunjukkan kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 1.566.995 orang.

Baca juga: Ketua PP Muhammadiyah mengimbau warga untuk tidak pulang: ini sikap tanggung jawab sosial

Baca juga: Polisi Akan Tindak Tegas terhadap Warga yang Menggunakan Penyelundup untuk Mudik

Menurut Netty, jika pemerintah memang ingin mengendalikan Covid-19, maka tempat wisata tidak boleh dibuka.

“Aneh kalau orang dilarang mudik, tapi pariwisata tetap buka. Yang pasti orang yang tidak pulang akan memenuhi tempat wisata ini. Inikah yang diinginkan pemerintah adalah keramaian orang di lokasi wisata? Bahkan Padahal vaksinasi dikatakan game changer, untuk menanggulangi COVID-19 juga masih lamban, ”ucapnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hingga Senin (4/5/2021) Indonesia telah menyuntikkan 12,7 juta dosis vaksin.

Pemerintah dalam keterangan medianya juga mengatakan bahwa opening tour tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Namun, bagi Netty tentunya akan sangat sulit menerapkan prokes tersebut di tempat-tempat wisata.

“Misalnya di pantai atau kolam renang yang pasti akan diserang pengunjung, bagaimana pelaksanaan prokesnya? Mungkinkah menjaga jarak di tempat-tempat seperti itu? Apalagi masyarakat dilarang mudik, jadi sudah pasti itu tempat wisata bakal booming, ”jelasnya.

Menurut Netty, kebijakan pembukaan tempat wisata akan memberatkan pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah akan sangat sulit karena kita tahu keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melindungi tempat wisata. Saya pribadi tidak percaya semua tempat wisata bisa dipantau sehingga bisa terus berjalan prokesnya. Ini sangat sulit. , karena tidak mungkin satu petugas menjaga jarak satu turis., ”katanya.




Source