Anies meminta warga tidak berbuka puasa di masjid

Anies juga diminta buka bersama di restoran berkapasitas maksimal 50 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan selama bulan Ramadhan disarankan untuk tidak melaksanakan kegiatan buka puasa bersama atau sahur di masjid. Ia meminta agar kegiatan tersebut dilakukan hanya di rumah.

“Nanti di bulan suci Ramadhan nanti ada kegiatan buka puasa, ada kegiatan sahur. Sebaiknya tidak dilakukan di masjid. Kegiatan buka puasa di masjid jangan dilaksanakan. Buka puasa di rumah, buka puasa. dengan keluarga saja, ”kata Anies di Masjid Istiqlal. , Jumat (9/4).

Anies menjelaskan, saat berbuka puasa atau sahur, jemaah harus melepas topeng. Sehingga ada potensi penularan Covid-19. Masjid, lanjut Anies, hanya bisa digunakan untuk sembahyang. Kegiatan ini juga harus dibarengi dengan tata tertib protokol kesehatan yang ketat.

“Begitu pula masjid lain yang prinsip utamanya menjaga jarak, memakai topeng dan beribadah secara proporsional di masjid. Artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan khusus kegiatan ibadah saja,” ujarnya.

Anies pun mengaku tak mempersoalkan jika berbuka puasa di restoran atau resto. Namun, Anies mengingatkan, kapasitas ruang makan hanya diperbolehkan maksimal 50 persen.

“Jadi prinsipnya 50 persen dalam setiap kegiatan. Apakah itu sarapan pagi, makan malam, makan malam, apakah itu disebut buka puasa, apakah itu disebut buka, apakah disebut sahur,” kata Anies.

Oleh karena itu, Anies mengingatkan pengelola restoran dan resto untuk mematuhi tata tertib kesehatan saat menerima pengunjung. Pasalnya, kata dia, selama bulan Ramadhan, jam makan malam dan buka puasa berlangsung hampir bersamaan. Sehingga berpotensi penularan virus Corona.

“Jadi pengelola restoran, pengelola tempat makan harus disiplin dalam mengatur posisi duduk, harus disiplin kapasitas maksimal,” lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengizinkan masyarakat melaksanakan shalat tarawih sepanjang bulan Ramadhan dan shalat Idul Fitri saat Idul Fitri. Namun hal ini harus dibarengi dengan kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Kebijakan THR

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2021. Andri mengatakan, jika keputusan telah dikeluarkan, akan segera disampaikan. ke asosiasi pengusaha.

“Kami menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat sudah memiliki ketentuan, nanti akan kami sosialisasikan ke asosiasi dan federasi,” kata Andri, Jumat.

Menurut dia, saat ini Pemprov DKI Jakarta juga terus melakukan diskusi dengan berbagai asosiasi pengusaha terkait kebijakan pembayaran THR. Pasalnya, kata Andri, beberapa sektor perusahaan masih labil akibat imbas pandemi Covid-19.

Meski demikian, kata dia, Pemprov DKI Jakarta tetap mendapat berbagai saran dan masukan dari asosiasi pengusaha. “Jadi kalau usulannya baik-baik saja. Kami dari provinsi akan menunggu kebijakan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.




Source