Anies: SIKM tunggu pusatnya karena harus terintegrasi

Kebijakan pusat akan dilaksanakan oleh daerah lain, tidak hanya DKI.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan kebijakan Izin Keluar dan Masuk (SIKM) di Jakarta masih menunggu koordinasi dengan pemerintah pusat. Pasalnya, SIKM terkait dengan larangan mudik mulai 6-17 Mei 2021 sehingga kebijakan tersebut harus terintegrasi.

“SIKM masih menunggu koordinasi dengan pemerintah pusat. Sebab, tidak bisa dilakukan sendiri, di satu daerah saja,” kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (19/4).

Kebijakan penggunaan SIKM, menurut Anies, harus terintegrasi secara nasional, tidak hanya per wilayah, guna mendukung dan meningkatkan efektifitas larangan mudik pada 6-17 Mei 2021 guna memangkas penyebaran Covid-19. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta terus mengupayakan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait SIKM.

Nantinya, setiap keputusan pemerintah pusat akan menjadi tolak ukur Pemprov DKI Jakarta dalam menentukan kebijakan SIKM. Sebab, kata Anies, kebijakan pemerintah pusat juga akan dilaksanakan oleh daerah lain, tidak hanya Pemprov DKI Jakarta.

“Karena itu kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Nanti arahan kebijakan dari pemerintah pusat akan dilakukan bersama,” kata Anies.

Sebelumnya, aturan terkait SIKM secara umum tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penghapusan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Ketentuan SIKM dalam SE Satgas COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Bagi pegawai instansi pemerintah / Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), prajurit TNI dan anggota Polri, melampirkan izin tertulis dari Eselon II pejabat tingkat dengan tanda tangan basah. / tanda tangan elektronik resmi dan identitas calon penumpang;

2. Untuk pegawai swasta melampirkan izin tertulis dari pimpinan perusahaan yang disertai dengan tanda tangan basah / tanda tangan elektronik pengurus perusahaan serta identitas calon pemudik;

3. Bagi pekerja sektor informal melampirkan surat izin tertulis dari Kepala Desa / Lurah yang dilengkapi dengan tanda tangan basah / tanda tangan elektronik Kepala Desa / Lurah serta identitas calon pemudik;

4. Bagi masyarakat umum yang tidak bekerja melampirkan surat izin tertulis dari Kepala Desa / Lurah yang dilengkapi dengan tanda tangan basah / tanda tangan elektronik Kepala Desa / Lurah serta identitas calon pemudik.

sumber: Antara




Source