Anis Bingung Menteri Keuangan Mau Naikkan Tarif PPN

    Anggota DPR Anis Byarwati menyarankan Menteri Keuangan untuk memungut pajak dari kekayaan

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengaku bingung dengan rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terungkap dari penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. pada Musrenbangnas 2021, Selasa (4/5). Anis mengatakan, rencana tersebut tidak tepat jika diterapkan pada kondisi pandemi saat ini.

    “Terus terang saya bingung dengan kebijakan pemerintah ini, ketika ekonomi sedang berjuang untuk bangkit dan pulih, kok terkena rencana kenaikan PPN,” kata Anis dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (11/5). .

    Anis mengatakan, kenaikan tarif PPN dalam kondisi daya beli masyarakat tertekan akibat pandemi dan krisis ekonomi bukanlah kebijakan yang tepat. Anis mempertanyakan bukti keberpihakan pemerintah kepada rakyat.

    Karena menurut Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, dampak kenaikan PPN tersebut dapat berdampak pada semua lapisan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah. Dampak utamanya adalah menekan daya beli masyarakat dan membahayakan industri ritel.

    “Pemerintah jangan mencari jalan pintas untuk memenuhi target perpajakan. Jangan sampai pemerintah mencederai rasa keadilan lagi,” kata Anis.

    Anis mengingatkan, pemerintah baru saja menurunkan tarif pajak penghasilan badan, penjualan insentif pajak bahkan pembebasan dari PPnBM, yang hanya menyasar kelompok tertentu yang berada di kelas menengah ke atas, namun di saat yang sama pemerintah berencana menaikkan PPN. tarif yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari karena menyangkut konsumsi. barang dan jasa publik secara keseluruhan.

    Anis tidak ingin kenaikan PPN menjadi beban baru bagi konsumen dan dunia usaha pada umumnya. Anis menyarankan agar pemerintah memungut pajak dari kekayaan atau warisan orang kaya (pajak kekayaan) di Indonesia daripada menaikkan tarif PPN, yang pasti membuat rakyat semakin sengsara.

    “Pemerintah bisa memungut pajak atas jenis aset atau warisan tertentu dengan nilai minimal tertentu. Jangan menambah beban masyarakat yang kesulitan dengan kenaikan PPN,” kata Anis.

    Menurut Anis, akan lebih baik lagi jika pemerintah menurunkan PPN dari sepuluh persen menjadi lima persen yang akan membantu meningkatkan daya beli masyarakat.




    Source