APBN Indonesia Terjebak Jebakan Utang

    Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia telah terjerat utang.

    Syaikhu menegaskan, pemerintah perlu mengambil kebijakan untuk menarik investor di sektor hulu migas.

    Menurutnya, peran investasi di sektor hulu semakin krusial. Sebab, tidak mungkin beban eksplorasi lapangan dan sumber energi baru didorong oleh APBN.

    “Apalagi APBN kita semakin parah dengan debt trap yang semakin kuat, kita butuh kebijakan yang menarik investor di hulu migas yang efektif,” kata Syaikhu dalam diskusi virtual, Selasa (21/9/2021).

    Baca juga: Mahfud MD Soal BLBI: Kalau Dibiarkan Orang Utang, Kita Bisa Dianggap Korupsi

    Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), utang Indonesia mencapai Rp 6.626,4 triliun. Syaikhu menjelaskan, terjadi defisit produksi dengan kebutuhan minyak dalam negeri.

    Baca juga: Bicara soal utang pemerintah, DPR mengingatkan akan menjadi beban berat di masa depan

    Hal ini menyebabkan kebijakan impor minyak yang lebih besar.

    Dia menjelaskan, saat ini lifting energi dari produksi minyak hanya 800 ribu barel per hari sedangkan kebutuhan sekitar 1,5 juta barel.

    Baca juga: Defisit Anggaran 2022 Diprediksi Rp 868 Triliun

    Defisit tersebut menyebabkan impor meningkat dan menekan neraca pembayaran pada transaksi berjalan.

    “Dan itu bisa berdampak pada rupiah pada skala pembayaran fiskal,” kata Syaikhu.

    Selama ini, menurut Syaikhu, energi nasional bergantung pada minyak dan gas. Perlu didorong kebijakan terkait energi terbarukan.

    “Agar potensi sumber energi baru bisa lebih dioptimalkan, tidak hanya mengandalkan sektor hulu migas saja,” tambah Syaikhu.



    https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/09/22/apbn-indonesia-terpuruk-oleh-jebakan-hutang