Arsul Sani: Penetapan KKB Papua sebagai Tersangka Teroris Tidak Ada Masalah Dari Sisi Hukum

Laporan Jurnalis Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua MPR Arsul Sani menilai langkah pemerintah untuk menetapkan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua (KKB) sebagai tersangka pelaku terorisme atau terduga organisasi teroris tidak bermasalah secara hukum jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme.

Menurut Arsul, meski putusan tersebut terkesan terlambat, dengan putusan tersebut beberapa elemen masyarakat lainnya merasa ada perlakuan yang adil.

Hal itu, kata Arsul, karena persoalan mengapa KKB tidak ditetapkan sebagai terduga pelaku terorisme atau terduga organisasi teroris yang muncul sejak pemerintahan sebelumnya.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Jumlah Korban Kebrutalan KKB Papua dari Warga Sipil, TNI, Polri dalam 3 Tahun Terakhir

Hal tersebut ia sampaikan dalam pertemuan virtual dengan Ketua MPR dan MPR Untuk Papua secara virtual pada Senin (3/5/2021).

Baca juga: Polisi Jangan Tetapkan Batas Waktu Operasi Satgas Nemangkawi Kejar KKB Papua

“Dari segi hukum memang tidak ada masalah di situ. Yang sudah ditentukan pemerintah untuk menetapkan KKB juga tersangka pelaku terorisme atau terduga organisasi teroris. Saya tidak melihat satu pun masalah hukum sama sekali kalau kita baca baik-baik apa yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ”kata Arsul.

Namun, kata dia, aspirasi masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah.

Hal ini menurut Arsul karena adanya kesan dan opini di kalangan masyarakat bahwa jika penuntutan dilakukan atas dasar undang-undang terorisme maka potensi pelanggaran HAM akan semakin tinggi.

“Saya kira itu yang saya yakini juga menjadi perhatian pemerintah kita saat ini. Sehingga ke depan setiap pemberantasan tindak pidana dalam konteks UU Terorisme terkait KKB dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM,” ucapnya. Arsul.




Source