AS menuduh pemerintah militer Myanmar sengaja mengulur-ulur waktu

    Pemimpin militer Myanmar memperpanjang tenggat waktu pemilihan

    REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Amerika Serikat (AS) menuduh para jenderal militer Myanmar mengulur waktu. Tuduhan itu muncul setelah pemimpin kudeta Min Aung Hlaing memperpanjang batas waktu pemilihan.

    Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga mendesak negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) untuk meningkatkan upaya mereka untuk mengakhiri gejolak politik di Myanmar. Blinken menghadiri pertemuan virtual para menteri luar negeri ASEAN pekan ini.

    Dalam pertemuan khusus April lalu, ASEAN menyepakati rencana lima poin untuk mengatasi situasi yang memburuk di Myanmar. Ini termasuk mengakhiri kekerasan dan menunjuk perwakilan khusus untuk memimpin inisiatif diplomatik.

    Namun kekerasan terhadap pengunjuk rasa dan aktivis demokrasi terus berlanjut. Selain itu, dalam pidato untuk memperingati enam bulan kudeta, Min Aung Hlaing mengatakan militer akan tetap berkuasa hingga Agustus 2023, pemilihan diadakan satu tahun lebih lambat dari yang dijanjikan.

    “(Pengumuman) merupakan dorongan bagi ASEAN untuk meningkatkan upaya karena jelas junta Burma hanya mengulur waktu dan ingin memperpanjang jadwal demi kepentingannya sendiri,” kata seorang pejabat senior AS, seperti dikutip Al Jazeera.

    “Semakin banyak alasan mengapa ASEAN harus terlibat dalam hal ini dan menjunjung tinggi lima poin konsensus yang juga ditandatangani Myanmar,” tambahnya.

    Meskipun Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan April lalu, ia kemudian menjauhkan diri dari pernyataan ini dan lebih dari 900 orang tewas dalam tindakan keras pemerintah terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta.



    https://www.republika.co.id/berita/qx912z382/as-tuduh-pemerintahan-militer-myanmar-sengaja-ulur-waktu