ASN Work From Bali tidak disarankan membawa keluarga

Pemerintah menegaskan di Bali itu untuk bekerja, bukan untuk liburan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meluncurkan Work From Bali (WFB) untuk tujuh kementerian ASN di bawah komando Luhut Binsar Pandjaitan. Sayangnya, bekerja dari Bali bukan berarti PNS boleh libur, karena pemerintah melarang PNS membawa keluarganya.

Kepala Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Vincent Jemadu menjelaskan, nantinya yang akan ditempatkan di Bali dari tujuh kementerian ini adalah anak muda ASN yang sudah divaksinasi. Nantinya, memiliki kantor di Bali juga akan dilakukan secara bergilir dan bertahap.

“Nanti banyak yang bertanya, apakah PNS ini tidak bisa membawa keluarganya? Sebaiknya jangan bawa keluarganya,” kata Vincent saat jumpa pers online, Sabtu (22/5).

ASN tidak diperbolehkan membawa keluarga ini karena bekerja di Bali hanya pindah lokasi, bukan untuk liburan. Apalagi dalam program kerja di Bali ini pemerintah ingin memastikan semuanya sesuai dengan protokol kesehatan.

“Jadi pendataan dan pemantauannya juga jelas ya? Kita juga batasi jumlahnya,” kata Vincent.

Saat ini, Kemenparekraf dan Kemenko Marves sedang mematangkan mekanisme dan pekerjaan teknis dari Bali. Selain mekanisme Vinsensian, ia juga meminta tujuh kementerian membedah anggarannya untuk mengalokasikan program ini.

Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Pariwisata, Marves Odo RM Manuhutu menjelaskan, kebijakan tersebut tercermin dari Bali Investment Forum tahun lalu yang mampu sedikit mendongkrak perekonomian Bali. Dari sini, seluruh kementerian di bawah koordinasi Luhut Binsar Pandjaitan akan bekerja dari Bali.

“Kondisi perekonomian Bali saat ini masih berkontraksi hingga 9,3 persen. Padahal, daerah lain hampir pulih. Oleh karena itu, berkaca pada Bali Investment Forum yang telah membantu perekonomian Bali, kami meluncurkan WFB,” kata Odo. pada konferensi pers, Sabtu (22/5).

Odo mengatakan, saat ini tingkat okupansi hotel di Bali hanya 10 persen. Padahal dengan angka tersebut, pengusaha di Bali dan juga UMKM di Bali mengalami keterpurukan.

“Kalau kita bicara 10 persen, artinya untuk membayar upah tidak cukup, listrik tidak cukup, bahkan untuk pemeliharaan pun tidak. Bahwa hotel bisa membayar untuk pemeliharaan minimal tingkat hunian harus 30 sampai 40 persen. , “kata Odo.

Odo juga menjelaskan, langkah ini tidak sekadar menghambur-hamburkan uang negara. Ia mengatakan, uang negara digunakan untuk mendorong pertumbuhan permintaan sehingga terjadi perputaran ekonomi di Bali.




Source